BATAM (gokepri) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan mengadakan sidang pemeriksaan terhadap Ketua KPU Hasyim Asya’ri terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara No. 14-PKE-DKPP/II/2023 pada Senin (27/2/2023).
Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan pelanggaran terhadap KEPP karena Hasyim dianggap bersikap tidak mandiri dengan pernyataannya yang dianggap bersifat partisan terkait kemungkinan Pemilu 2024 kembali ke sistem pemilu proporsional tertutup. Pengadu menduga bahwa hal ini menyebabkan terjadinya ketidak-kondusifan bagi pemilih.
Hasyim akan diperiksa pada pukul 13.00 WIB di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat. Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Yudia Ramli, mengatakan bahwa agenda sidang ini adalah untuk mendengarkan keterangan dari pengadu dan teradu serta saksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan. “DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Yudia dalam keterangan tertulis, Senin (27/2/2023). Dia juga menyatakan bahwa sidang ini nantinya akan terbuka untuk umum dan disiarkan secara langsung melalui media sosial milik DKPP.
Sebelumnya, Hasyim menjelaskan bahwa sebelum Pemilu 2009, sistem pemilu kita menggunakan sistem proporsional tertutup. Saat itu, masyarakat tidak memilih langsung calon legislatif (caleg) seperti saat ini, melainkan ditunjuk oleh partai politik. Sistem pemilu menjadi proporsional terbuka sebab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2008. Akhirnya, Undang-undang (UU) terkait pemilu direvisi dan ditetapkan sistem pemilu menjadi proporsional terbuka.
Oleh sebab itu, Hasyim memperkirakan ada kemungkinan MK akan kembali menetapkan pemilu sistem proporsional tertutup. Apalagi, saat ini sudah ada yang mengajukan uji materi ke MK soal aturan UU terkait sistem pemilu proporsional terbuka itu.
“Jadi kira-kira bisa diprediksi atau tidak putusan Mahkamah Konstitusi ke depan? Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup,” jelas Hasyim seperti yang ditayangkan di kanal YouTube KPU RI, Kamis (30/12/2022).
Maka, dengan alasan itu, KPU akan melarang para bakal caleg untuk memajang foto diri di baliho atau media sejenis dengan tujuan melakukan sosialisasi. “Dengan begitu menjadi tidak relevan misalnya saya mau mencalonkan diri dan memasang gambar-gambar di pinggir jalan, jadi tidak relevan. Karena apa? Namanya tidak muncul lagi di surat suara. Tidak ada lagi nama-nama calon yang dicoblos hanya tanda gambar parpol sebagai peserta pemilu [proporsional tertutup],” ujar Hasyim.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Baca Juga: Eks Ketua KPU RI Jadi Komisaris PT PLN Indonesia Power
Penulis: Candra Gunawan
