BATAM (gokepri) – Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, angkat bicara menanggapi isu kedekatan sejumlah pimpinan DPRD dengan Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, yang dinilai kurang etis. Ia menyebut kedekatan fisik dan emosional yang berlebihan antara unsur pimpinan dan wakil kepala daerah dapat menimbulkan persepsi negatif terkait fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Kota Batam.
“Sudah kami beri teguran. Menanggapi yang viral beberapa waktu ini soal ada unsur pimpinan yang terus melekat pada salah satu pimpinan kota Batam,” ujar Kamaluddin pada Rabu (16/4/2025) di Batam.
Ia menekankan urgensi peran DPRD sebagai lembaga pengawas dan menyatakan telah bertemu dengan pihak yang diberitakan untuk mengingatkan agar tidak berlebihan dalam berinteraksi dan bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
Kamaluddin menjelaskan kegiatan bersama antara DPRD dan Pemko memang diperlukan untuk sinergi, termasuk mendampingi dalam beberapa kegiatan karena adanya kedekatan secara personal di tingkat nasional. Namun, ia mengaku tidak mendapatkan informasi mengenai keterlibatan unsur pimpinan DPRD Batam dalam rapat dengan BP Batam beberapa waktu lalu yang juga sempat menjadi sorotan. Menurutnya, sebagai anggota DPRD, seharusnya tetap menjalankan tupoksi pengawasan. Kedekatan sebagai partai koalisi antara DPRD dan wali kota dinilai positif untuk membangun Batam, namun interaksi di luar itu berada di luar kendali pihaknya.
Menanggapi anggapan kedekatan tersebut berkonotasi sebagai tindakan “mengawal” eksekutif, Kamaluddin menilai hal itu kurang baik secara etika karena dapat menimbulkan persepsi yang berbeda di masyarakat. Ia menyebutkan pendampingan DPRD terhadap kepemimpinan yang baru ini merupakan bentuk koordinasi awal agar masalah yang timbul dapat ditanggung bersama, sehingga memudahkan saat turun ke lapangan.
Namun, ia kembali menegaskan interaksi di luar konteks tersebut berada di luar kendali DPRD. Lebih lanjut, ia menyatakan unsur pimpinan tidak akan selamanya terus mendampingi dan sinergi yang dimaksud adalah keterlibatan dalam kegiatan bersama, dengan tetap menjaga dan melaksanakan tupoksi masing-masing.
Kamaluddin menyampaikan terima kasih atas kritik yang disampaikan dan meyakinkan masyarakat bahwa DPRD akan tetap memahami dan melaksanakan tupoksi pengawasan sebagai amanah yang diemban. Terkait isu anggota DPRD yang turun ke lapangan tidak sesuai dengan komisi yang diamanahkan dan hanya melibatkan anggota tertentu, Kamaluddin membantah adanya monopoli pengawasan.
Ia menjamin ke depannya, anggota DPRD akan turun ke lapangan sesuai dengan tupoksi masing-masing komisi dan tidak hanya melibatkan orang-orang tertentu. “Pada prinsipnya kami akan menjaga tupoksinya. Karena itu amanah,” imbuhnya. Ia juga menegaskan teguran telah disampaikan kepada pihak yang bersangkutan agar menjaga marwah dan tupoksi DPRD.
Baca Juga: Ruslan Sinaga: Kami Pengawas, Bukan Pengawal Kepala Daerah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
