JAKARTA (gokepri.com) – Guru Besar Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Dr Akif Khilmiyah, M Ag, mengungkapkan, kemarahan masyarakat saat demo beberapa waktu terakhir akibat hilangnya empati para pejabat.
Hal itu diperparah oleh gaya hidup mewah para pejabat di tengah beban hidup rakyat yang makin berat. Biaya pendidikan naik, kesehatan mahal, pajak mencekik, tapi para elit justru pamer harta.
“Rakyat sudah sangat kesulitan, tapi para pejabat seolah tidak punya empati,” katanya dikutip dari laman UMY, Senin (1/9/2025).
Terkait penjarahan, respons tersebut merupakan bentuk kekesalan warga. Meski begitu, Akif mengingatkan bahwa aksi penjarahan tetap tidak dibenarkan dalam Islam.
“Mengambil harta orang lain tanpa izin, apapun alasannya, tetap tidak boleh. Karena harta itu bukan hanya milik pejabat, tetapi juga ada anak dan keluarga mereka yang ikut merasakan kehilangan,” tegasnya.
Akif juga menyoroti peran anak muda dan media sosial. Mereka sangat boleh mengkritik tapi harus bijak.
“Generasi sekarang ini generasi digital. Kalau tidak viral, kadang tidak ditangani. Maka kritik boleh disuarakan, tapi jangan dengan fitnah. Sampaikan apa adanya, jaga martabat, dan tetap sesuai tuntunan Islam,” pesannya.
Ia menyayangkan, andai saja pemerintah lebih cepat merespons suara rakyat, maka hal-hal anarkis tersebut tidak terjadi dan menumpahkan banyak korban.
“Kalau aspirasi sudah tersalurkan di level kecil, maka tidak akan meledak menjadi kerusuhan besar,” ujarnya.
Pemerintah Perlu Adakan Public Hearing
Akif melihat fenomena ini muncul akibat sumbatan komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Rakyat merasa aspirasi tidak didengar, dan pemerintah tidak aktif menampungnya.
“Dalam Islam, semua persoalan sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah. Artinya, perlu ada public hearing. Masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi, sementara penguasa berkewajiban mendengarkan dan menanggapi. Kalau ruang itu ditutup, akan muncul sumbatan yang akhirnya meledak dalam bentuk demo,” ujar Akif.
Akif menekankan solusi yang bisa dicoba pemerintah untuk mencegah hal serupa terjadi. Contohnya dengan memperkuat ruang musyawarah di semua level mulai dari RT, desa, hingga DPR dan pemerintah pusat.
“Kalau rakyat bisa menyuarakan sejak di tingkat bawah, itu tidak akan meledak jadi kerusuhan besar,” jelasnya.
Terakhir, ia menegaskan, negara harus hadir dengan pemimpin yang adil, berempati, dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
“Keadilan harus ditegakkan, termasuk soal pajak dan hukum. Jangan rakyat kecil ditekan, sementara pejabat dibiarkan. Inilah yang membuat masyarakat semakin kehilangan kepercayaan,” tegasnya. *
(sumber: detik.com)
