Kepengurusan Ditolak, Demokrat KLB Gugat ke PTUN

Demokrat Moeldoko

Jakarta (gokepri.com) – Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang menggugat. Hal tersebut dilakukan setelah kepengurusan partai yang diketuai Moeldoko ditolak Kementerian Hukum dan HAM.

Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, Saiful Huda Ems, mengatakan pihaknya akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri. Langkah ini dilakukan sesuai dengan perundang-undangan.

“Negara kita telah mengatur dengan sangat rapi bagaimana sistem penyelesaian konflik partai. Di antaranya ada mekanisme penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri,” katanya, Rabu (31/3/2021).

Dikatakannya, gugatan ke PTUN dan Pengadilan Negeri akan ditempuh pihaknya untuk mendapatkan keadilan. Selain itu juga untuk mengembalikan marwah Partai Demokrat sebagai partai modern, terbuka, dan demokratis, menjadi rumah besar bagi seluruh rakyat Indonesia.

Langkah gugatan hukum tersebut juga sebagai bukti bahwa Moeldoko taat hukum. Ketua Umum Demokrat versi KLB tidak pernah menyalahgunakan jabatan sebagaimana yang dituduhkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Mari supremasi hukum kita junjung tinggi bersama-sama. Pak Moeldoko dan DPP Partai Demokrat mengimbau kepada seluruh kader Partai Demokrat dimanapun berada untuk tetap tenang, solid, bersatu dan menjaga ketertiban di lingkungan masing-masing,” katanya.

Sementara itu Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah yang telah menolak mengesahkan Kongres Luar Biasa (KLB) atas nama Partai Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang telah menunaikan janji pemerintah, untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya, dalam kasus KLB yang ilegal dan inkonstitusional ini,” ujar AHY melalui siaran pers, Rabu (31/3).

Baca juga: Pernyataan Moeldoko Terkait Ideologi Demokrat Bikin AHY Gerah

AHY menilai, keputusan pemerintah tersebut adalah kabar baik, bukan hanya untuk Partai Demokrat, tetapi juga bagi kehidupan demokrasi di Tanah Air. Dia menilai hukum telah ditegakkan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.

“Penghargaan dan ucapan terima kasih, juga kami sampaikan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Bapak Mahfud MD; Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasonna Laoly; kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo; kepada jajaran Komisioner KPU; jajaran,” kata AHY. (wan)

BAGIKAN