BATAM (gokepri.com) – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) disebut Kementerian ATR jadi solusi untuk mengatasi permasalahan atau sengketa tanah di Kepri.
Program ini digagas langsung oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Setidaknya ada 14 ribu PTSL yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.
Wakil Menteri ATRR/BPN Raja Juli mengatakan, program PTSL mampu mencegah terjadinya alih fungsi lahan dan mafia tanah, sebab dalam program itu memiliki legalitas atas tanah.
“Di Kepri PTSL cukup baik capaiannya. Untuk itu perlu ada sinergitas antar kepala daerah dan BPN setempat, agar program ini bisa terwujud,” kata Raja Juli saat membuka rapat kerja BPN se-Kepri di Best Western Hotel, Kamis 9 Februari 2023.
Program ini di Kepri, kata dia sudah dilaksanakan sejak tahun 2014, sebanyamk 85 juta lahan sudah terverifikasi termasuk di Kepri.
“Ini akan terus bertambah,” kata dia.
Dalam meningkatkan kinerja PTSL pihaknya juga akan menggeratiskan BPHTB kepada peseta PTSL tahap pertama.
“Ini akan kami dorong. Efeknya mungkin pada tahun pertama ada penurunan PAD namun tahun berikutnya akan berbeda,” kata dia.
Senada itu, Kepala Kantor Wilayah BPN/ART Kepri Nurhadi Putra, mengatakan akan membahas program PTSL di wilayah Kepri agar pemilik lahan memiliki legalitas.
“Berbagai permasalahan akan dibahas dalam rapat kerja sama di Kanwil Kepri. Intinya kami ingin menuntaskan persoalan pertanahan di Kepri,” kata dia.
Menurutnya, program PTSL sangat penting untuk legalitas tanah. Sebab, mampu mencegah terjadinya alih fungsi lahan dan mafia tanah.
“Dokumen pertanahan atau sertifikat ini sangat penting. Melalui kegiatan ini saya juga mengimbau kepada BPN se-Kepri untuk fokus dalam mencegah tindakan mafia tanah,” kata dia.
Ia berharap di tahun 2023 sinergitas antara Kanwil Kepri dengan pemerintah daerah bisa lebih baik.
Saat ini Kepri sangat fokus mendukung dan menjalankan program pemerintahan, termasuk PTSL yang dinilai cukup baik dalam pencatatan dan sertifikasi tanah milik masyarakat.
Sebelumnya, BPN juga sudah menyelenggarakan pemasangan patok tahan di seluruh Indonesia.
Ia mengingatkan seluruh program PTSL ini dibiayai oleh negara. Untuk itu, masyarakat yang masih belum masuk dalam program ini, masih terbuka untuk tahun ini.
“Semua tanah tercatat, dan tersertifikasi dengan baik. Sehingga pemilik tanah memiliki legalitas hukum terhadap aset mereka,” kata dia.
Baca Juga: Wamen ATR/BPN Serahkan 220 Sertifikat Tanah Termasuk Jembatan Babin
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Engesti
