Tanjungpinang (gokepri.com) – Mantan Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri terus memperjuangkan retribusi labuh jangkar.
Ismeth mengatakan, Pemprov Kepri harus lebih galak lagi merebut retribusi labuh jangkar dari pusat.
“Kita minta Pemprov Kepri lebih galak lagi merebut ke pusat dana labuh jangkar. Nggak boleh provinsi bilang gagal,” katanya, Senin 25 September 2023.
Baca Juga: Target Penerimaan Retribusi Labuh Jangkar di Kepri Dihapus, Ini Alasannya
Ia heran, sampai saat ini pendapatan asli daerah (PAD) Kepri sebagian besar didominasi pajak kendaraan bermotor. Padahal potensi perairan di Kepri sangat luas.
“Kapalnya berlabuh di wilayah kita, kok kita nggak bisa dapat dananya, kita jadi penonton. Saya udah bilang ke Gubernur ‘nggak bisa begini’,” tegasnya.
Ia berharap, Pemerintah provinsi Kepri bisa merebut kembali apa yang seharusnya menjadi milik daerah.
Beberapa waktu lalu Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan Kepulauan Riau gagal menambah pendapatan daerah (PAD) dari retribusi labuh jangkar.
Kegagalan itu karena Pemerintah pusat masih menerapkan labuh jangkar sebagai sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Sudah berdasarkan kajian di pusat. Kita hanya mampu mengelola setengahnya saja,” kata dia.
Ansar mengungkapkan, Pemprov Kepri hanya diberikan kewenangan untuk mengelola bisnis di kawasan labuh jangkar seperti food storage, boarding, dan logistik.
Bisnis ini akan dikelola oleh BUMD Kepri dengan menggandeng pihak ketiga.
“Kita diberikan ruang untuk memanfaatkan semua bisnis yang ada di kawasan-kawasan labuh itu,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Engesti.
