BATAM (GoKepri.com) – KPU menyoroti integritas PPK yang harus dijaga demi menciptakan pemilihan umum yang berkualitas.
Anggota Komisi Pemilihan Untuk (KPU) Widiono Agung Sulistio meminta masyarakat agar melaporkan panitia pemilihan kecamatan (PPK) yang tak netral dan terlihat netral.
“Silakan laporkan ke KPU Batam atau ke saya (KPU Provinsi). Karena kami punya aturan mekanismenya akan kami tindak tegas,” kita dia saat ditemui di Harishotel Rabu 4 Januari 2023.
Menurut Agung, petugas PPK yang dilantik harus tetap menjaga integritas dengan menjaga rasa adil hingga jujur dalam bertindak dan berkerja. Jika berkaca pada pemilu tahun sebelumnya banyak anggota PPK yang bekerja tidak netral. Ia berharap hal itu tak terjadi di pemilu 2024. “Mengingat, kini PPK sudah menjadi bagian dari KPU Batam. Sehingga pola kinerja yang lurus dan tegas menjadi jaminan menjaga Batam yg aman dan kondusif,” kata dia.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam melantik 60 anggota terpilih panitia pemilihan kecamatan (PPK) Pemilu 2024 Kota Batam pada Rabu 4 Januari 2023.
Pelantikan yang digelar di Ballroom Harris Hotel Batam Center ini, dihadiri secara langsung Walikota Batam Muhammad Rudi, Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto serta unsur muspida ini merupakan sebuah keharusan guna menyukseskan pelaksanaan pemilu serentak 2024. Serta sesuai dengan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 tahun 2022 tentang Rekrutmen Badan Adhoc.
60 orang PPK ini, diketahui berasal dari 12 kecamatan yang ada di Kota Batam. Setiap kecamatan terdiri dari 5 petugas PPK untuk ditempatkan di PPK Batam Kota, Batu Aji, Batu Ampar, Belakang Padang, Bengkong, Bulang, Galang, Lubuk Baja, Nongsa, Sagulung, Sei Beduk dan Sekupang.
Dan pascadilantik sebagai petugas PPK nantinya para petugas ini diwajibkan untuk melantik PPS di wilayahnya masing-masing. Serta melakukan koordinasi dengan PPS terlantik dan kepala desa/kelurahan untuk menetapkan kembali sekretariat dan staf sekretariat PPS untuk Pemilu 2024 mendatang.
Ketua KPU Kota Batam Martius dalam sambutannya menyarankan kepada petugas PPK menyiapkan rencana dan tugas-tugasnya guna menghadapi Pemilu 2024 dengan stakeholder. Mengingat pelaksanaan Pemilu 2024 ini, tidak bisa dilaksanakan secara sendiri.
Begitu juga dengan beberapa tahapan-tahapan dalam pemilu harus dilakukan. “Mulai dari tahapan verifikasi partai politik, pemuktahiran data pemilih hingga perekrut badan adhoc di tingkat kecamatan dan kelurahan. Sehingga, dengan adanya koordinasi ini bisa menghasilkan Pemilu 2024 yang berkualitas,” tegasnya.
Pihaknya juga berharap, dengan adanya kerjasama dengan lintas sektoral ini bisa menciptakan pemilu sebagai sarana pemersatu dan bukan malah menjadi pemecah persatuan bangsa.
“Para petugas ini memiliki misi dan visi yang baik dalam menyebarkan persatuan dalam pelaksanaan kinerjanya, dan bukan malah menyebarkan konflik yang memecah belah persatuan. Untuk itu, kinerja cerdas, cermas dan berkualitas menjadi kuncinya,” kata dia.
Baca Juga: KPU Lantik Anggota PPK se-Kota Batam, Segini Gajinya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Engesti
