Ini Jawaban Ketua Bawaslu Kepri di Sidang Pemeriksaan DKPP

Bawaslu Kepri

Tanjungpinang (gokeri.com) – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Ketua Bawaslu Kepri, Muhammad Sjahri Papene, Selasa (12/1/2021). Sidang dipimpin anggota DKPP Didik Supriyanto dengan anggota Tim Pemeriksa Daerah Sumianti dari unsur masyarakat dan Parlindungan Sihombing dari unsur KPU Provinsi Kepri.

Pengadu adalah mahasiswa Universitas Ibnu Sina Batam, Jibran Jihad. Dalam penyampaiannya pengadu mempertanyakan kegiatan penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas Batam. Di mana Ketua Senat Universitasnya adalah Soerya Respationo yang merupakan Calon Gubernur Provinsi Kepri dalam Pilkada Tahun 2020.

Selain itu, Pengadu juga mempertanyakan pengawasan Bawaslu Provinsi Kepri saat Soerya Respationo membuka kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Uniba.

Menanggapi pengaduan tersebut, Ketua Bawaslu Kepri Muhammad Sjahri Papene bahwa penandatanganan nota kesepahaman itu tidak hanya dilakukan dengan Uniba. Tapi juga dengan beberapa kampus di Batam, seperti Universitas Internasional Batam (UIB), Universitas Ibnu Sina Batam, dan Universitas Riau Kepulauan.

“Tugas Bawaslu adalah meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat, salah satunya pengawasan partisipatif. Untuk itu Bawaslu mengajak perguruan tinggi untuk melakukan pengawasan. Karena perguruan tinggi dianggap tempat yang netral dari jangkauan politik,” katanya.

Sjahri Papene didampingi para Komisioner Bawaslu Kepri lainnya saat menjalani sidang pemeriksaan secara virtual tersebut. Yakni Komisioner Bawaslu Idris, Rosnawati, dan Said Abdullah Dahlawi. Sedangkan Komisioner Bawaslu Indrawan juga hadir, namun di ruangan berbeda.

Sjahri Papene menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi ke Uniba terkait kegiatan PPKMB yang dihadiri Soerya Respationo. Hasil konfirmasi menyimpulkan bahwa kapasitas Soerya hadir dalam kegiatan itu adalah sebagai Ketua Senat Uniba. Kegiatan itu rutin dilaksanakan setiap tahun saat penerimaan mahasiswa baru.

“Tidak ada kegiatan kampanye, alat peraga, dan ini murni kegiatan kampus,” katanya. (wan)

BAGIKAN