JAKARTA (gokepri) – Rencana investasi di Pulau Rempang, Batam, menghadapi tantangan sosial. Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan penundaan investasi hanya di kawasan Sembulang untuk menghormati hak masyarakat setempat.
Langkah ini diambil karena masih ada penolakan dari warga di daerah tersebut. “Yang diusulkan untuk ditunda bukanlah seluruh rencana investasi di wilayah Rempang, melainkan hanya di area tertentu yang saat ini masih terdapat resistensi masyarakat, yaitu di kawasan Sembulang,” ujar Iftitah di Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Ia menuturkan, penundaan investasi di kawasan Sembulang diajukan sebagai langkah preventif dan responsif. Tujuannya, agar proses investasi dapat berjalan dengan tetap menjaga ketenangan sosial, menjunjung tinggi prinsip partisipatif, serta memastikan masyarakat lokal merasa aman.
Iftitah optimis investasi di Pulau Rempang dan Pulau Galang, yang masuk dalam kawasan Kota Batam, dapat memberikan dampak positif signifikan. Manfaat yang diharapkan adalah terciptanya lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.
Pemerintah pusat, kata Iftitah, berkomitmen berkolaborasi dengan BP Batam, Pemerintah Kota Batam, serta kementerian dan lembaga terkait untuk mencari solusi. Pihaknya terbuka terhadap masukan dari para tokoh masyarakat, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan. “Agar proses pembangunan ini berlangsung secara adil, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya.
Saat ini, Kementerian Transmigrasi berupaya menyelesaikan konflik lahan di Pulau Rempang terkait pengembangan kawasan investasi. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pelaksanaan transmigrasi lokal, memindahkan masyarakat terdampak ke kawasan Tanjung Banon. Mentrans Iftitah menegaskan program tersebut dijalankan secara sukarela dan tanpa paksaan. ANTARA
Baca Juga: Dialog dengan Menteri Transmigrasi, Warga Rempang Setuju Investasi Asal Tak Digusur
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
