Batam (gokepri.com) – Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dapil Kepulauan Riau (Kepri), Endipat Wijaya mengatakan Provinsi Kepri berbeda dari provinsi lain dan harus diberlakukan istimewa.
Ia juga menjelaskan setidaknya ada tiga persoalan yang harus diselesaikan jika Kepri ingin makmur.
Dalam pandangannya setelah lebih dari 10 tahun memperhatikan Kepri, Endipat menyebut bahwa Provinsi Kepri tidak sama dengan provinsi lain dan harus diperlakukan dengan istimewa. Pasalnya, ia menerangkan Kepri memiliki luas wilayah daratan 4 persen dan luas wilayah lautan 96 persen.
Baca Juga: Relawan Siap Menangkan Prabowo-Gibran dan Marlin Agustina
“Jadi tidak bisa ngurus Kepri ini sama dengan ngurus provinsi lain yang kayak Riau daratan. Nggak bisa, makanya perlu yang namanya keberpihakan lebih dan status-status istimewa. Geografisnya juga kita ini Kepri berbatasan sama enam negara termasuk Filipina, nggak kayak provinsi lain,” kata Endipat meyakinkan Kepri harus diurus khusus, Minggu, 3 Desember 2023.
Dengan antusias, Endipat menjelaskan bahwa Kepri memiliki posisi geografis yang sangat strategis secara ekonomi, politik dan pertahanan. Ia menyayangkan jika Kepri tidak memiliki status istimewa.
“Lokasinya strategis kita berada di garda terdepan perbatasan negara, Laut Natuna Utara. Ini yang harus kita mintakan keistimewaan, kekhususan atau perhatian lebih dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Menurut dia, jika Kepri tidak mendapatkan status istimewa, alangkah kasihanya. Maka, hal itu akan ia perjuangkan, caranya dengan meminta perhatian lebih kepada peemerintah pusat.
“Jangan disamakan dengan status dengan provinsi lain,” katanya.
Endipat berpendapat ada tiga persoalan penting yang harus diselesaikan jika keistimewaan Kepri didapatkan. Setelah banyak berkeliling di wilayah Kepri, isu pekerjaan menjadi persoalan pertama yang menjadi aspirasi bagi masyarakat Kepri.
Saat ia menemui masyarakat, Endipat kerap ditodong terkait permintaan pekerjaan. Banyak warga yang berpendapat pekerjaan harus diutamakan untuk orang lokal, jangan orang dari luar datang semaunya. Menurut dia pendapat itu sudah betul, tapi jangan juga berlebihan. Harus ada Batasan.
Ia mencontohkan, dari 30 hingga 40 persen kuota pekerja di daerah bisa dibikin aturannya untuk dialokasikan ke pekerja lokal, dibeberapa kota sudah melakukan, harus orang lokal. Tetapi juga jangan orang lokal yang sembarangan, ada syaratnya.
Kedua, ia juga memerhatikan khusus tentang logistik di Kepri ini. Endipat membandingkan betapa mahalnya barang di Kabupaten Anambas dibandingkan dengan harga barang di Batam.
“Padahal sama-sama manusianya, yang gaji PNS nya juga sama. Makanya harus ada perhatian di logistik,” kata Endipat.
Endipat menceritakan, upaya menyelesaikan persoalan urusan logistik di Kepri sudah dijalankan melalui tol laut.
Ia menambahkan jika keistimewaan diberikan ke Kepri, bisa memberikan dampak yang lebih luas sehingga harga seluruh pulau dan daerah di wilayah Kepri menjadi sama.
“Negara bisa kasih subsidi, makanya saya bilang butuh kekhususan. Misalnya, BBM di Kepri ini apa yang harus kita atur satu harga, bisa diberi subsidi lebih untuk usaha-usaha mikro biar harga di sana lebih terjangkau,” katanya.
Berikutnya tentang pendidikan. Kurangnya sarana pendidikan terlihat selama Endipat mengelilingi Kepri. Ia menjelaskan, jumlah SD ke SMP ke SMA seperti mengerucut. Seharusnya jumlah kursi setiap jenjang pendidikan kuotanya sama.
“Ini makanya penting, kita samakan jumlah lulusan SD dengan penerimaan SMP itu harus sama. Tiga isu utama ini saja kita bereskan, Insya Allah makmur,” kata Endipat.
Selain itu, Endipat menceritakan beberapa waktu lalu bertemu para buruh yang mengeluhkan kenaikan gaji minimum. Menurutnya, persoalan kenaikan gaji jika tidak diimbangi dengan stabilnya harga pokok tidak ada gunanya.
Ia berpendapat, lebih baik kenaikan gaji yang cukup dibarengi dengan harga pokok yang murah.
“Jadi kalau kita bicara UMP nanti ini ribut saja. Makanya Pak Prabowo bilang, kalau kita sibuk dengan UMP kita ribut aja dengan pengusaha ini urusan. Kita kegedean (gaji) dia cabut, ya kan mereka pergi. Masalah tahunan. Nah ini akan diambil oleh pemerintah ini urusan bagaimana memudahkan hidup orang-orang ini tadi,” jelas Endipat.
Kemudian harga sembako juga harus murah. Hal itu kata dia urusannya logistik saja. Caranya matikan kartel-kartel, dukung petani dengan pupuk subsidi. Persoalan ini kata dia harus diambil atau diselesaikan oleh negara.
“Kalau kita mau ngomongin gaji terus tapi inflasi naik juga nggak ada gunanya,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Muhammad Ravi
