Wacana pemotongan gaji menteri muncul di tengah dorongan efisiensi anggaran, namun pemerintah belum mengambil keputusan.
JAKARTA (gokepri) — Wacana pemotongan gaji menteri hingga sekitar 25 persen mencuat di tengah upaya efisiensi anggaran negara. Pemerintah memastikan belum ada keputusan final.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak keberatan dengan rencana tersebut, namun tetap menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. “Kalau menteri sih nggak apa-apa, nanti kita lihat kebijakan Presiden seperti apa,” kata Purbaya di Jakarta, Senin (6/4). Ia bahkan memperkirakan besaran pemotongan berada di kisaran seperempat dari gaji. “Kayaknya 25 persen deh,” ujarnya.
Baca Juga: MPR Terapkan WFH dan WFA Mulai 1 April 2026 untuk Efisiensi Anggaran
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan pembahasan masih berlangsung di internal pemerintah. “Intinya konsep-konsep itu akan dirapatkan dalam beberapa hari ini,” kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (7/4).
Ia memastikan belum ada keputusan yang diambil terkait wacana tersebut. “Nanti kita lihat. Belum ada keputusan apapun,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong efisiensi belanja kementerian dan lembaga sebagai respons terhadap tekanan ekonomi global.
Purbaya menyebut Kementerian Keuangan akan menentukan langsung besaran pemotongan anggaran, setelah sebelumnya kementerian diminta menyesuaikan secara mandiri.
“Kalau bisa saya tentukan, saya potong berapa persen, nanti mereka yang sesuaikan,” katanya.
Efisiensi akan difokuskan pada belanja yang bisa ditunda serta program dengan dampak terbatas terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks itu, pemotongan gaji pejabat negara, termasuk menteri dan wakil menteri, dinilai sebagai simbol penghematan.
“Setuju. Oh itu bagus. Kalau itu bagus,” kata Purbaya menanggapi usulan tersebut. ANTARA
Baca Juga: Efisiensi Anggaran, Bupati Aneng Jamin Gaji dan TPP ASN Tetap Dibayar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
