Jakarta (gokepri) – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengajak Himpunan Penambang Kuarsa Indonesia (HIPKI) berkolaborasi mensukseskan hilirisasi produk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, khususnya komoditas pasir kuarsa atau pasir silika.
“Bapak Presiden RI sudah menyampaikan kalau kita mau maju, harus ada lompatan ekonomi. Lompatan itu adalah hilirisasi, salah satunya hilirisasi pasir kuarsa. Ayo kita kolaborasi,” kata Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi/BKPM, Heldy Satrya Putera saat melakukan pertemuan dengan pengurus HIPKI di Jakarta dalam siaran pers, Senin 28 Agustus 2023.
Dalam pertemuan yang diadakan di Gedung Suhartoyo, ruang Pekanbaru, lantai tiga itu, hadir mendampingi Heldy adalah Direktur Hilirisasi Mineral dan Batubara, Hasyim. Sedangkan Ketua Umum HIPKI, Ady Indra Pawennari didampingi Ketua Dewan Penasehat HIPKI, Rezki Syahrir.
Menurut Heldy dalam waktu dekat pihaknya segera menyusun roadmap hilirisasi pasir kuarsa sebagai panduan bagi para pelaku usaha dan investor dalam menanamkan investasinya di bidang pertambangan pasir kuarsa. Untuk itu, Heldy mengajak HIPKI untuk ikut berkontribusi dalam memberikan saran dan masukan dalam penyusunan roadmap hilirisasi pasir kuarsa tersebut.
“Roadmap-nya segera kita susun dan butuh masukan dari pelaku usaha dan asosiasi. Nanti kita undang saat pembahasan,” kata Heldy.
Sementara itu, Ketua Umum HIPKI, Ady Indra Pawennari, menyatakan mendukung pemerintah dalam mewujudkan program hilirisasi pasir kuarsa sebagai agenda strategis negara untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di daerah.
“Sebagai anak daerah, kami sangat mendukung karena sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak pasir kuarsa ini 100 persen masuk ke kas daerah, sehingga tentu berdampak positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Ady juga menyinggung soal wacana pelarangan ekspor pasir kuarsa agar dipertimbangkan secara matang dan dikaji secara komprehensif. Sehingga, pada saat kebijakan pelarangan ekspor itu diberlakukan, para pelaku usaha di dalam negeri tidak dirugikan. “Pastikan dulu bahwa industri di dalam negeri sudah siap menyerap dan menampung hasil produksi para penambang. Kalau semuanya sudah siap, tidak ada alasan untuk menolak,” ungkapnya.
Usai pertemuan itu, Ady menyerahkan dua sampel pasir kuarsa terbaik yang dimiliki Indonesia dari Kepulauan Riau (Kepri) dan Kalimantan Timur kepada Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi/BKPM, Heldy Satrya Putera didampingi Direktur Hilirisasi Mineral dan Batubara, Hasyim.
Hilirisasi Kuarsa
Kebijakan pemerintah memulai hilirisasi komoditas pasir kuarsa atau silika di Pulau Rempang menawarkan kesempatan bagi Batam. Kota ini akan mempunyai industri hilirisasi kuarsa terbesar di Indonesia. Namun, investasi harus mampu menyejahterakan masyarakat di sekitar sentra hilirisasi.
Arah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dengan hilirisasi kuarsa di Pulau Rempang diungkap pengamat ekonomi Suyono Saputra. Hal itu berkaitan dengan rencana investasi perusahaan asal China Xinyi Group yang digandeng oleh PT Makmur Elok Graha. Xinyi akan membangun hilirisasi pasir kuarsa atau silika menjadi kaca. Seperti nikel, Jokowi berencana melarang ekspor pasir kuarsa karena memiliki industri turunan yang besar. MEG menggandeng Xinyi Glass Holding untuk membangun hilirisasi kuarsa di Pulau Rempang dengan investasi hingga USD11,5 miliar atau setara Rp172 triliun.
“Ini akan jadi yang pertama dan terbesar di Indonesia,” ujar Suyono yang juga dosen ekonomi Universitas Internasional Batam. Ia menerangkan, Produk turunan yang bakal dihasilkan antara lain bahan baku kaca hingga barang jadi kaca untuk otomotif dan panel surya untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Pasar global untuk kedua produk tersebut masih sangat besar pada masa datang.
Sumber pasir kuarsa juga masih sangat besar. Di Kepri ada di Lingga dan Natuna, termasuk juga pasir laut Kepri dengan kandungan silika hingga 94% terhampar di endapan hingga miliaran kubik menunggu untuk digarap. “Jika nanti berkembang, smelter kuarsa di Rempang tentu butuh tenaga kerja yang banyak. Selain tenaga kerja asal China, tenaga kerja lokal tentu harus juga diperhatikan,” tegas Suyono.
Selain Rempang, Xinyi Glass Holding sebenarnya sudah menjalin kesepakatan dengan pengelola KEK JIIPE di Gresik, Jatim, dan pada September 2022 lalu, Xinyi juga menjajaki rencana membangun smelter di Bangka Belitung, daerah dengan cadangan kuarsa yang besar.
Suyono menambahkan ada tiga sektor hilirisasi industri yang sedang digesa pemerintahan Joko Widodo. Pertama, hilirisasi berbasis agro. Kedua, berbasis tambang mineral, dan ketiga, berbasis migas dan batubara.
Yang selalu jadi perdebatan sampai sekarang, lanjut dia, adalah apa manfaatnya hilirisasi bagi Indonesia. “Manfaat paling utama adalah kedaulatan industri nasional. Mengapa? Selama beberapa dekade terakhir kita selalu dikenal sebagai pemasok bahan mentah terbesar, baik sawit, batubara, mineral, dan migas. Kita bangga? Dulu iya. Sekarang harusnya tidak bangga lagi,” ujar dia.
“Ternyata kita bisa memperoleh manfaat yang jauh lebih besar ketika bahan baku tadi diolah menjadi barang jadi di Indonesia. Itulah yang disebut hilirisasi. Mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, dari industri hulu menuju industri hilir.”
“Investasi masuk ke daerah sumber bahan baku tadi, pabrik pemurnian (smelter) berkembang, lapangan kerja terbuka, dan akhirnya ekonomi daerah tumbuh. Nilai tawar Indonesia semakin besar terhadap negara maju. Dengan hilirisasi ini, Indonesia tengah bersiap menuju negara maju.”
Baca Juga:
- Kesempatan Batam Punya Industri Hilirisasi Kuarsa Terbesar di Indonesia
- Hilirisasi, Kedaulatan Industri dan Rempang
- Oleh-Oleh Jokowi dari China, Investasi USD11,5 Miliar Masuk Rempang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
