Tanjungpinang (gokepri.com)- Sekda Provinsi Kepri, H. T. S. Arif Fadillah mengatakan bahwa digitalisasi sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan untuk semakin baik lagi ke depan, serta dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan inovasi elektronifikasi ini,” ujar Arif usai Webinar dari Rupatama lantai 4, Kantor Gubernur, Dompak, Rabu (8/7/2020).
Adalah ETP (Elektronifikasi Transaksi Pemda) yang menjadi fokus pembahasan dalam webinar, yang menurut Deputi Kemenko Perekonomian menjadi kebutuhan utama yang terus di dorong. Arif pun berkesempatan untuk memberikan paparan menyampaikan sejumlah aplikasi berbasis online yang sudah diterapkan terkait pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, Arif juga menyampaikan langkah-langkah percepatan Implementasi Eklektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) Provinsi Kepri menuju Era New Normal, maka Pemprov Kepri: 1. Bekerjasama lebih intens lagi dengan Bank Indonesia dalam upaya mendukung aplikasi QRIS di lingkungan Pemprov dan kabupaten/kota, baik bagi OPD terkait: BPKAD, BP2RD, DISDUKMKOP, Dispar, Disperindag, Distanpangan, Disdukcapil, Diskominfo maupun para mitra (pihak ketiga).; 2. Saat ini sedang menerapkan aplikasi daftar hadir berbasis online melalui smartphone guna memberikan kemudahan kepada seluruh pegawai di masa pandemi covid-19 ini.3. Transformasi Provinsi, Kabupaten dan Kota Indsutri 4.0. Yakni: A. Wisata: Menerapkan IT sebagai pendukung servis di area wisata agar memiliki standar internasional dan mendukung transformasi ekonomi kreatif melalui smartphone.; B. Pendidikan: Meningkatkan kualitas murid dan guru melalui teknologi IT mendukung transformasi digital.; C. UKM: Membuat transformasi UMKM melalui mobile aplikasi dan QRIS.; D. IKM: Membuat transformasi Industri kecil dan menengah melalui mobile aplikasi dan QRIS.; E. Kominfo: Smart City mentransformasikan pelayanan agar masyarakat lebih mudah dan cepat.
“Jika semua sudah lengkap, Tahun 2021 smart city kita Insya Allah berjalan maksimal. Apalagi dengan adanya Keppres nanti bisa semakin mempercepat,” lanjut Arif.
Pemprov pun kata Arif menyambut baik serta ikut mendukung penuh pelaksanaan ETP ini kedepan, tentunya tetap terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat bagaimana mekanisme pelaksanaannya.
Deputi Bidang Koordinasi Daerah Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan peran digital semakin vital terhadap perekonomian nasional, karena hampir semua aspek kegiatan perekonomian tidak terlepas dari digitalisasi.
“Apalagi di tengah pandemi, di era new normal maupun ke depan nanti kebiasaan digital role ini perlu di kembangkan dan diperluas,” kata Iskandar.Deputi juga menambahkan bahwa saat ini sedang disusun Keppres untuk ETP, yang mana mencakup 3 hal, yakni: 1. Penguatan landasan hukum; 2. Landasan pembentukan forum/lembaga koordinasi dan harmonisasi kebujakan ETP; 3. Mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital masyarakat, terwujudnya keuangan inklusif dan integrasi ekonomi serta keuangan digital nasional.
Senada dengan Kemenko Perekonomian, Deputi Gubernur Bank Indonesia Sugeng juga mengatakan, dalam situasi penuh tantangan saat ini, teknologi dapat semakin meningkatkan kinerja.Untuk itu, dalam mendorong tranformasi ekonomi ke depan, BI sudah menyusun blue print sistem Pembayaran Indonesia 2025, berbagai upaya dalam mendorong integrasi dan program elektronifikasi. Tiga area utama dalam fokus digitalisasi, antara lain: 1. Bansos; 2. Transportasi dan 3.Transaksi Pemerintah Daerah.Membahas Transaksi Pemerintah Daerah, dengan elektronifikasi maka akan berprinsip aman, efisien dan terjangkau untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik lagi, transparansi serta tentunya memberikan kemudahan,” tambahnya.
Usai dibuka, webinar dilanjutkan dengan paparan dan sesi tanya jawab, untuk narasumber sendiri hadir Kepala DKSP Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Moch. Ardian, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto dan Perwakilan Ditjen Aptika Kementerian Kominfo Bambang Dwi Anggono. (acp)