BATAM (gokepri.com) – Pemerintah Kota Batam mulai mengevaluasi penyebab tidak masuknya daerah tersebut dalam daftar 10 besar kota dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tertinggi di Pulau Sumatra tahun 2025 yang disusun Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan hasil pemeringkatan tersebut menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi indikator yang masih perlu diperbaiki.
“Data-data itu penting bagi kami untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Kami ingin mengetahui indikator apa saja yang perlu dibenahi sehingga dapat meningkatkan daya saing Batam,” kata Amsakar, Selasa.
Ia mengaku tidak ingin memperdebatkan metode maupun indikator yang digunakan BRIN dalam menyusun pemeringkatan tersebut. Menurutnya, yang lebih penting adalah menjadikan hasil itu sebagai bahan evaluasi.
Amsakar menilai sejumlah indikator utama yang selama ini menjadi kekuatan Batam, seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, dan iklim usaha, sebenarnya menunjukkan kinerja yang positif.
Menurut dia, Batam telah lebih dahulu menerapkan sistem pelayanan perizinan terpadu melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) dan sistem Online Single Submission (OSS).
Pemerintah juga terus memberikan dukungan bagi pelaku usaha melalui kemudahan perizinan, pembiayaan usaha mikro, hingga fasilitas pinjaman berbunga rendah.
Selain itu, pemerintah daerah terus berupaya mengatasi persoalan banjir melalui normalisasi drainase dan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di berbagai titik.
Amsakar juga menyinggung capaian Batam dalam menurunkan angka kemiskinan yang sebelumnya mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Tingkat kemiskinan di Batam, kata dia, turun dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen.
Sementara itu, tingginya angka pengangguran di Batam dinilai tidak terlepas dari besarnya arus pencari kerja yang datang ke kota tersebut sebagai salah satu pusat industri dan investasi nasional.
“Batam menjadi tujuan masyarakat untuk mencari pekerjaan karena investasi terus tumbuh. Itu juga menjadi salah satu faktor yang perlu dipahami dalam membaca data pengangguran,” ujarnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Batam Tri Wahyu Rubianto mengatakan pihaknya bersama Wali Kota Batam tengah mempelajari hasil pemeringkatan IDSD 2025 untuk mengetahui faktor yang memengaruhi posisi Batam.
“Kami sedang rapat bersama Pak Wali membahas hal itu. Nanti akan kami evaluasi dan cari penyebabnya,” kata Tri.
Menurut Tri, hasil pemeringkatan tersebut menjadi bahan evaluasi mengingat Batam selama ini dikenal sebagai salah satu pusat industri dan investasi nasional, memiliki status kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ), serta mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi.
Namun demikian, ia menilai capaian ekonomi yang baik belum tentu berbanding lurus dengan hasil penilaian daya saing daerah karena IDSD mengukur berbagai indikator pembangunan secara menyeluruh.
“Kami masih mempelajari kenapa ini terjadi,” ujarnya.
BRIN menyusun Indeks Daya Saing Daerah berdasarkan sejumlah aspek, antara lain kualitas kelembagaan, infrastruktur, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, stabilitas ekonomi, kesehatan, keterampilan tenaga kerja, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamika dunia usaha, hingga kapasitas inovasi daerah.
Berdasarkan hasil IDSD 2025, Kota Medan menempati peringkat pertama kota paling berdaya saing di Sumatra dengan indeks 4,32. Posisi berikutnya ditempati Padang (4,25), Pekanbaru dan Palembang (4,23), Metro (4,19), serta Tanjungpinang di peringkat keenam dengan indeks 4,17. Sementara itu, Batam belum masuk dalam daftar 10 besar kota dengan indeks daya saing tertinggi di Pulau Sumatra.
Tri menambahkan hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Batam untuk memetakan indikator yang masih lemah sekaligus menyusun langkah perbaikan agar daya saing daerah meningkat pada pemeringkatan berikutnya. *
Penulis: Engesti
