BINTAN (gokepri.com) – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Mapur, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, berhasil membangun program ketahanan pangan melalui peternakan ayam petelur.
Program tersebut kini menjadi salah satu pendorong utama ekonomi desa, seiring dengan peningkatan produksi telur yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bintan, Firman Setyawan, menjelaskan bahwa BUMDes Mapur telah menghasilkan sekitar enam karton telur ayam setiap harinya.
Baca Juga: BUMDes Bintan Punya Pertashop, Perdana di Kepri
Telur-telur tersebut dipasarkan langsung kepada warga desa, sehingga kebutuhan telur yang sebelumnya bergantung pada pasokan dari Kijang, kini mulai terpenuhi secara lokal.
“Langkah ini sangat membantu perputaran ekonomi di desa. Dengan mengurangi ketergantungan dari luar, masyarakat bisa menikmati hasil produksi sendiri, dan uang desa pun tetap berputar di sini,” kata Firman, Senin (26/1/2025).
Firman mengungkapkan, usaha ayam petelur ini menjadi salah satu contoh keberhasilan BUMDes dalam mengelola Dana Desa secara efektif. Ia berharap program serupa dapat diikuti oleh desa-desa lainnya di Bintan untuk mengoptimalkan potensi lokal masing-masing.
“Bayangkan jika seluruh desa bergerak seperti Mapur, perputaran uang di desa akan semakin besar, dan dampaknya sangat positif bagi perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Dinas PMD Bintan juga tengah menjajaki peluang kerja sama dengan instansi lain, seperti Dinas Pendidikan, untuk mendorong sekolah-sekolah memanfaatkan barang kebutuhan yang disediakan oleh BUMDes. Selain itu, pemerintah melalui LKPP telah membuka e-katalog sebagai platform pemasaran digital untuk produk-produk BUMDes.
“Dengan adanya e-katalog, produk BUMDes seperti telur ayam bisa dipasarkan lebih luas. Jika BUMDes semakin berdaya, otomatis ekonomi desa akan lebih maju,” tutur Firman.
Pada tahun 2025, total anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk 36 desa di Bintan mencapai Rp129,79 miliar, yang bersumber dari Dana Desa (DD), alokasi dana desa (ADD), bagi hasil pajak retribusi daerah (BHPRD), dan bantuan keuangan khusus (BKK). ANTARA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
