BATAM (gokepri) – DPRD Kepri mendorong Badan Usaha Pelabuhan (BUP) daerah menggarap bisnis pelayaran internasional Batam-Singapura. Langkah ini untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus menekan tingginya harga tiket.
Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sekaligus Sekretaris Komisi II, Wahyu Wahyudin, menyarankan pemerintah daerah melalui Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Kepri untuk menggarap bisnis pelayaran internasional. Usulan ini bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menekan harga tiket yang selama ini dinilai tinggi.
Menurut Wahyudin, status Kepri sebagai daerah pariwisata dan berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, memiliki potensi besar untuk menjalankan bisnis tersebut. “Saya kira tak ada salahnya kalau BUP Kepri mengoperasikan kapal jalur internasional, karena selama ini semuanya dikuasai pihak swasta,” katanya di Tanjungpinang, Selasa (10/6/2025).
Wahyudin berharap BUP Kepri bisa membuka jalur pelayaran internasional, setidaknya rute Batam (Kepri) ke Singapura atau sebaliknya. Hal ini mengingat harga tiket kapal feri Batam-Singapura cukup tinggi, berkisar Rp800 ribu pulang-pergi (PP), lebih tinggi dibanding rute Batam-Malaysia yang di kisaran Rp600 ribu PP. Padahal, jarak tempuh Batam-Singapura lebih singkat sekitar 45 menit hingga satu jam, dibandingkan Batam-Malaysia sekitar satu setengah sampai dua jam.
“Kalau BUP mampu mengoperasikan kapal internasional sendiri, artinya pemerintah hadir di sana untuk menekan harga tiket kapal agar tidak dimonopoli pihak atau kelompok tertentu,” ujarnya.
Wahyudin optimistis sektor pelayaran internasional dapat meningkatkan PAD jika dikelola oleh BUP Kepri, apalagi kondisi BUMD milik Pemprov Kepri itu belum maksimal dalam mendongkrak PAD setempat. Ia menyebut BUP Kepri memiliki saldo belasan miliar rupiah yang dinilai cukup dijadikan modal untuk menjalankan bisnis pelayaran internasional.
Wahyudin berharap keberadaan BUMD tak hanya jadi penonton di Kepri, melainkan ikut terlibat mengelola potensi daerah untuk menambah keuangan pemerintah daerah, yang pada ujungnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. “Kepri ini daerah maritim dengan 96 persen laut, maka sayang kalau BUMD tak ikut terlibat mengelola potensi itu, salah satunya di sektor pelayaran internasional,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyambut baik usulan legislator Wahyu Wahyudin. Ia menyatakan akan mempertimbangkan usulan itu bersama jajaran BUP Kepri.
Ansar menjelaskan, BUP Kepri selama ini memang menjalankan bisnis pelayaran khusus rute antarpulau Tanjungpinang-Lingga, menggunakan kapal MV Lintas Kepri. Keberadaan kapal milik Pemprov Kepri itu tidak hanya berorientasi profit, melainkan turut mempermudah konektivitas masyarakat antarpulau. “Kalau untuk jalur pelayaran internasional sejauh ini memang belum, karena perlu kajian mendalam untuk menjalankannya. Mudah-mudahan bisa segera mengarah ke sana,” ucap Ansar. ANTARA
Baca Juga: Pelabuhan Bintang 99 Persada Jadi Pintu Roro Internasional Batam-Johor
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
