TANJUNGPINANG (gokepri.com) –Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mulai mengevaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN setelah belanja pegawai melebihi batas yang ditetapkan dalam regulasi keuangan daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, mengungkapkan bahwa alokasi belanja pegawai saat ini mencapai 38 persen dari total APBD, melampaui batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
“Saat ini belanja gaji dan tunjangan pegawai sudah mencapai Rp1,3 triliun. Salah satu penyebabnya adalah penambahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” ujar Adi di Tanjungpinang, Minggu (9/3/2025).
Baca Juga: Amsakar Percepat Efisiensi Anggaran, Target Hemat Rp150 Miliar
Dengan kondisi ini, Pemprov Kepri berencana menyesuaikan TPP ASN guna menjaga keseimbangan keuangan daerah. Namun, penyesuaian ini tidak akan dilakukan dalam waktu dekat dan baru akan dibahas dalam APBD Perubahan 2025.
“Eksekusinya kemungkinan pada APBD-P 2025,” kata Adi.
Selain mengevaluasi TPP ASN, Pemprov Kepri juga melakukan berbagai langkah efisiensi untuk menekan pengeluaran.
“Kami sudah memangkas beberapa pos anggaran, seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor (ATK), hingga penghematan listrik dan AC di tiap OPD,” jelas Adi.
Langkah ini sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN/APBD, yang mengharuskan pemerintah daerah lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran.
Adi juga menyoroti kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjungpinang, yang lebih dulu memangkas TPP ASN sebesar 25 persen sebagai bagian dari upaya efisiensi.
Menurutnya, langkah Pemkot Tanjungpinang tepat, mengingat kondisi keuangan daerah tersebut sedang menghadapi defisit anggaran hingga ratusan miliar rupiah.
“Kami mendukung kebijakan Pemkot Tanjungpinang karena kondisi keuangan mereka sedang tidak baik-baik saja. Ini menjadi langkah yang perlu dilakukan agar anggaran tetap stabil,” ujar Adi.
Pemprov Kepri kini tengah merumuskan strategi agar alokasi anggaran lebih efisien, tanpa mengganggu operasional pemerintahan maupun kesejahteraan ASN. ANTARA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
