JAKARTA (gokepri) – Rencana pemerintah untuk mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM) maupun LPG dari Amerika Serikat (AS) dipastikan tidak akan berjalan sembarangan. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan meski ada komitmen antarnegara, proses penunjukan penyedia migas atau vendor dari AS tetap harus melalui mekanisme lelang (bidding).
“Impor langsung itu nanti pasti ada bidding. Untuk vendor Amerikanya, pasti ada bidding,” ujar Airlangga di Jakarta, Kamis 20 November 2025.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi diplomasi ekonomi Indonesia. Airlangga menjelaskan, saat ini pemerintah sedang menanti kesepakatan perjanjian tarif resiprokal (timbal balik) dengan AS.
AS telah menyetujui penurunan tarif bagi sejumlah produk Indonesia, dari ancaman awal sebesar 32 persen menjadi hanya 19 persen. Sebagai imbal baliknya—sekaligus untuk menyeimbangkan neraca perdagangan—Indonesia melalui Pertamina berkomitmen meningkatkan impor energi dari Paman Sam dengan nilai mencapai 15 miliar dolar AS.
“MoU sudah dibuat, itu sudah ada mekanismenya. Kami sedang menunggu perjanjian tarif resiprokal dengan Amerika Serikat,” jelas Airlangga. Begitu tarif ini disepakati, Nota Kesepahaman (MoU) akan segera diterbitkan sebagai produk turunan resmi.
Menariknya, peluang impor ini tidak hanya dikunci untuk BUMN. Dalam kesempatan yang sama, Airlangga memberikan lampu hijau bagi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta di Indonesia jika berminat mengambil pasokan dari AS.
“Kalau swasta ingin (impor dari AS), boleh,” tegasnya.
Selain kesepakatan perdagangan energi, kerja sama ini juga mencakup komitmen investasi. Ada kucuran dana untuk proyek di Indonesia serta pembangunan fasilitas blue ammonia di AS dengan total nilai investasi menyentuh 10 miliar dolar AS. Airlangga optimistis, paket lengkap perdagangan dan investasi ini akan membuat posisi neraca dagang kedua negara kembali seimbang.
Namun, di sisi operasional, PT Pertamina (Persero) tampaknya masih mengambil sikap hati-hati. Perseroan menyatakan masih menunggu peraturan resmi dari pemerintah terkait teknis pelaksanaan impor minyak mentah (crude oil) dari negeri Paman Sam tersebut. ANTARA
Baca Juga: Berikut Isi Kesepakatan Tarif AS dan RI
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
