BATAM (gokepri.com) – Pemerintah Kota Batam mulai melakukan validasi terhadap sekitar 4.000 tenaga pendidik di lingkungan Dinas Pendidikan sebagai langkah memperbarui basis data kepegawaian sekaligus memastikan seluruh guru yang tercatat benar-benar aktif menjalankan tugasnya.
Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, mengatakan validasi yang dimulai pada Selasa itu mencakup seluruh guru di sekolah negeri, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Jumlahnya sekitar 4.000 tenaga guru. Mulai dari jenjang PAUD, TK, SD hingga SMP negeri,” kata Firmansyah.
Ia menjelaskan validasi dilakukan secara tatap muka di lokasi yang telah ditentukan pemerintah daerah. Mekanisme luring dipilih agar identitas setiap guru dapat diverifikasi langsung dan dicocokkan dengan data yang tersimpan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Menurut dia, langkah tersebut juga menjadi tindak lanjut arahan pemerintah pusat untuk memastikan akurasi data aparatur sipil negara.
“Kalau dilakukan secara manual, kami bisa memastikan data riil sesuai dengan yang terinput di BKPSDM. Kalau dilakukan secara daring, dikhawatirkan ada potensi penyalahgunaan data atau muncul ASN siluman seperti yang pernah ditemukan di daerah lain,” ujarnya.
Selain memperbarui data kepegawaian, Pemerintah Kota Batam juga memetakan distribusi tenaga pendidik di seluruh sekolah negeri. Pemetaan itu diperlukan untuk memastikan pemerataan guru di tengah penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN serta adanya guru yang memasuki masa pensiun setiap tahun.
Menurut Firmansyah, hasil pemetaan akan menjadi dasar penyusunan kebutuhan tenaga pendidik dan penempatan guru agar sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah.
“Pelayanan pendidikan kepada masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Kami ingin melihat betul bagaimana sebaran guru di setiap sekolah. Jangan sampai ada nama yang tercatat, tetapi orangnya tidak ada, baik tenaga honorer maupun ASN. Saat ini kami sedang membersihkan dan memperbaiki data tersebut,” katanya.
Firmansyah menegaskan hingga kini pemerintah belum menemukan indikasi adanya guru atau ASN fiktif di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Namun, validasi tetap dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mencegah potensi penyimpangan di kemudian hari.
“Sejauh ini belum ada temuan karena memang baru kali ini dilakukan validasi menyeluruh terhadap data tenaga guru di Batam. Jangan sampai ada kasus seperti di sejumlah daerah, datanya ada tetapi orangnya tidak ada. Itu yang kami antisipasi melalui proses validasi ini,” kata dia.
Penulis: Engesti
