Batam (gokepri) – Gubernur Kepri Ansar Ahmad menolak opsi pemindahan pengungsi Rohingya yang telanjur ada di Indonesia ke Pulau Galang di Kota Batam. “Tunggu perintah pusat. Tapi kalau saya pribadi, saya menolak,” ujar Ansar di Batam, Sabtu 16 Desember 2023.
Meski begitu, mantan anggota DPR itu tetap menunggu instruksi dari pemerintah pusat mengenai masalah pengungsi Rohingya. Jika opsi itu diputuskan, Ansar menyatakan pemerintah pusat harus menjelaskan alasan mengapa memindahkan pengungsi ke Galang.
Terlebih ia melihat di sisi lain, warga Kepri justru butuh bantuan dari pemerintah. “Kita lihat di sosmed itu masih banyak warga Kepri yang butuh bantuan,” sebut Ansar.
Baca Juga:
- UNHCR: 700 Pengungsi Rohingya di Aceh Butuh Penampungan yang Layak
- Wapres Buka Opsi Tampung Pengungsi Rohingya di Pulau Galang
Sedangkan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengaku siap jika memang opsi itu menjadi kebijakan pemerintah pusat.
“Pemerintah kabupaten kota adalah penyelenggara negara di lini terbawah, artinya kalau negara sudah memiliki kebijakan terkait pengungsi Rohingya diberikan dukungan dan negara memutuskan Batam (sebagai tempat penampungan) dan disambut gagasan pak wakil presiden tentunya kami pemerintah daerah siap melaksanakan itu,” kata Amsakar, Rabu 6 Desember 2023.
Amsakar menyebut pihaknya siap menjadi tempat penampungan pengungsi Rohingya karena Batam punya pengalaman penanganan pengungsi Vietnam. Selain itu Batam juga punya pengalaman penanganan COVID-19 dengan dibangunnya Rumah Sakit Khusus infeksi (RSKI) di Pulau Galang.
Amsakar menerangkan pihaknya siap menampung pengungsi Rohingya dengan pertimbangan kemanusiaan. “Ini adalah tugas kemanusiaan dan mengambil peran untuk masyarakat dunia. Indonesia dalam sejarah kemanusiaan ini banyak peran dan luar biasa membantu persoalan dunia Dan bagaimana kita bisa hadir di persoalan dunia internasional ,” terangnya.
Mesti Diatasi Bersama
Opsi pemindahan pengungsi Rohingya ke Pulau Galang pertama kali diungkap Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada 5 Desember 2023. Ma’ruf menilai masalah pengungsi Rohingya merupakan problem kemanusiaan yang mesti diatasi bersama. Pemerintah akan membicarakan hal ini dengan Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau UNHCR. Mesti ada solusi yang pas dalam menangani masalah pengungsi Rohingya tersebut.
Wapres Amin menuturkan hal tersebut saat menjawab pertanyaan awak media pada sesi keterangan pers seusai menghadiri Peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024 dan Pembukaan Universitas Indonesia Industrial-Government Expo (UI I-Gov Expo) ke-3 2023 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
Menurut Wapres Amin, hal yang juga diperlukan adalah mengantisipasi jangan sampai nantinya para pengungsi terus menuju Indonesia. ”Kemudian bagaimana supaya juga mengantisipasi jangan sampai nanti terus lari, semua larinya ke Indonesia, ke sini. Itu menjadi beban,” katanya.
Pemerintah Indonesia pun akan berbicara dengan Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR). ”Dan, kita akan bicarakan juga dengan UNHCR yang punya tanggung jawab masalah pengungsian di PBB. Ini harus dilakukan pembahasan bersama. Ini soal kemanusiaan, soal kemanusiaan yang harus di(selesaikan),” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Wapres Amin menuturkan, masalah pengungsi sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia. ”Kemarin juga waktu saya berkunjung ke Yunani, (ternyata) Yunani menghadapi juga situasi serupa. (Pengungsi) yang ke Eropa masuk ke Yunani juga. Dan mereka juga, seperti kita, menghadapi kesulitan. Dan, mereka, bagaimanapun, ini kemanusiaan, karena kemanusiaan harus kita tanggulangi,” katanya.
Oleh karena itu, menurut Wapres Amin, nanti ada solusi-solusi yang pas, termasuk soal penempatan. ”Dulu juga pernah kita menjadikan Pulau Galang untung pengungsi Vietnam. Nanti kita akan bicarakan lagi apa akan seperti itu. Saya kira pemerintah harus mengambil langkah-langkah,” tutur Wapres Amin.
Sementara Menko Polhukam Mahfud MD sempat mengatakan pemerintah tidak akan menjadikan Pulau Galang, Kepulauan Riau, sebagai tempat penampungan pengungsi Rohingya.
Ia menjelaskan dalam rapat dengan sejumlah Kementerian/Lembaga hari ini, Rabu (6/12), ada usul agar penanganan pengungsi Rohingya tidak seperti yang dilakukan di Pulau Galang.
“Ndak, justru jangan sampai seperti Pulau Galang usulnya,” kata Mahfud menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu petang.
Ia mengatakan pemerintah tengah mencari tempat untuk menampung pengungsi Rohingya. Mahfud berkata tempat penampungan yang ada saat ini sudah tidak muat menampung para pengungsi.
“Rohingya itu pada prinsipnya kami menganut diplomasi kemanusiaan, karena sifatnya kemanusiaan, maka kami sedang mencari jalan untuk nanti dicarikan tempat penampungan, karena yang ada sudah tidak muat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Penulis: Engesti Fedro, CNN, Kompas
