Seperti minyak dan air, hubungan Ansar Ahmad dengan Marlin Agustina ditengarai sudah lama memburuk. Memunculkan kegelisahan roda pemerintahan karena gagal mengelola ego politik.
Penulis: Candra Gunawan, Engesti Fedro
Kritik terbuka Ansar Ahmad yang menyebut Marlin Agustina meninggalkan tugas wakil gubernur dan tak pernah ke kantor setahun terakhir terdengar keras. Gubernur Kepri itu membawa ketidakharmonisan ia dengan Marlin Agustina ke ranah publik, akhir pekan lalu. Ansar menyoroti kinerja wakilnya.
“Ibu Wagub jarang ke kantor. Tugasnya hanya berkampanye-kampanye begitu. Kalau beliau menggunakan fasilitas pemerintah ke mana-mana, kewajibannya tolong dipenuhi jangan haknya saja,” ungkap Ansar, Jumat 11 Oktober 2022.
Baca Juga: Citra Ibu Rumah Tangga Marlin Agustina
Video Ansar yang diwawancara itu tersiar ke mana-mana, terutama media sosial. Sebagian besar pernyataan politikus senior Golkar itu mengenai kinerja Marlin dan diakhiri soal prestasinya sebagai Gubernur Kepri. Manuver Ansar dengan kritik ini digaungkan ketika Marlin Agustina berada di luar negeri. Marlin tengah menjalankan ibadah Umrah.
Namun muncul pembelaan untuk Marlin tak lama pernyataan Ansar bergaung di ranah publik. Orang-orang dekat Marlin menunjukkan foto-foto Wakil Gubernur Kepri itu bekerja. Beberapa di antaranya yakni penyerahan Ambulans, Upacara Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus, menerima kunjungan Konsulat Jenderal Singapura hingga mengurus kontingen Kafilah Kepri ketika MTQ Nasional. “Jadi terbantahkan kalau (Marlin) dibilang tak bekerja dan tak masuk (kantor) setahun,” kata sumber orang dekat Marlin yang menolak namanya ditulis.
Isu disharmoni Ansar dengan Marlin memunculkan kegelisahan terhadap roda pemerintahan. Seorang ASN senior Pemprov Kepri mengirim pesan ke gokepri yang berisi kegelisahannya setelah Gubernur Kepri menggaungkan kritik Marlin. Ia meminta identitasnya dirahasiakan. “Keterbelahan ini membingungkan bagi pegawai harus bertindak bagaimana. Kami berharap disudahi saja masalah kedua pimpinan biar kami bisa bekerja dengan tenang,” sebut sumber itu.
Sumber ini memberi beberapa informasi yang muncul sebagai dampak dari persaingan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri. Mulai dari kabar usulan Marlin yang tak pernah digubris, Kepala OPD yang tak berani menghadiri rapat bersama Marlin, hingga pemilihan jabatan penting. Salah satunya soal pemilihan Ketua Kwarda Pramuka Kepri pada Oktober 2022. “Berulang kali Musda ditunda ketika nama Wagub yang menguat,” ungkap dia. “Namun, ndilalah setelah calonnya orang lain, malah cepat terpilih Sekda Provinsi Kepri (Adi Prihantara) yang notabene dari Bintan.”
Bentuk kegelisahan ASN Pemprov Kepri juga diekspresikan melalui sebuah surat digital. Surat yang kental dengan kalimat sastra lembut itu tersiar di media-media Batam tak lama setelah kritik Ansar berdengung. Isinya meminta Ansar membangun komunikasi dengan rasa kekeluargaan dengan Marlin.
Penilaian lain soal Marlin pun diungkap Direktur Perwakilan Public Trust Institute Kepulauan Riau Robby Patria. Menurut Robby, pernyataan Ansar soal Wagub kampanye di sekolah tidak tepat karena tahapan pilkada belum dimulai. “Jika tahapan pilkada belum dimulai, maka kita tidak tahu siapa yang akan ikut pilkada karena calonnya belum ada. Maka kita tidak bisa menyebutkan itu kampanye. Pihak Bawaslu pun tidak bisa menindak,” ujar mantan Ketua KPU Tanjungpinang yang juga akademisi. “Harusnya keduanya saling melengkapi dalam memimpin daerah ini. Ansar juga harus belajar dari pengalaman tak harmonis sewaktu menjadi bupati di Bintan Ansar ketika berpasangan dengan Mastur Taher.”
Pragmatisme politik, buruknya manajemen konflik politik dan gagalnya mengerem ego politik menjadi pemicu disharmoni Ansar dan Marlin. Mengerem ego politik dinilai menjadi kunci penyelesaian konflik politik Ansar dan Marlin. Dosen Sosial Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah), Alfandri menilai harus ada pembenahan terhadap kedua pemimpin di Kepri ini. “Seharusnya kedua kepala daerah ini duduk bersama membahas kemajuan Kepri dan kepentingan masyarakat,” ujar dia.
Untuk diketahui, masa jabatan Ansar Ahmad dan Marlin Agustina sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri hanya tiga tahun. Masa jabatan mereka berakhir pada 25 Februari 2024.
Keduanya diyakini memiliki langkah politik untuk 2024. Ansar tampaknya akan maju lagi sebagai gubernur Kepri, sedangkan Marlin sudah mengumumkan berniat maju sebagai calon wali kota Batam 2024.
Pernyataan Ansar setelah Kritik
Gubernur Kepulauan Riau Ansar menegaskan roda pemerintahan tetap berjalan normal dan sama sekali tidak terganggu dengan isu konflik politik antara dirinya dengan Wakil Gubernur Marlin Agustina.
“Pemerintahan tetap berjalan normal, tidak seperti yang disampaikan ada kubu-kubu sana dan kubu sini. ASN tidak terlibat konflik politik. Mereka bekerja profesional sehingga pemerintahan tetap berjalan optimal,” kata Ansar di Tanjungpinang, Minggu, seperti dikutip dari Kantor Berita Antara.
Dalam perspektif pemerintahan, Ansar menjelaskan bahwa hubungan dirinya dengan Marlin Agustina berjalan dengan baik. Isu keretakan hubungannya dengan Marlin itu sudah lama terdengar, meski Ansar maupun Marlin berupaya menepisnya.
“Sudah banyak isu soal itu, yang mungkin belakangan menyudutkan diri saya. Saya hanya ingin sampaikan bahwa kami lahir dari amanah rakyat, tentu kami bekerja sesuai dengan keinginan rakyat dan peraturan,” tegasnya.
Ansar juga ingin mengingatkan bahwa konstitusi dan peraturan lainnya mengatur secara jelas tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Tugas dan wewenang yang diberikan negara itu merupakan amanah suci yang dipercayakan rakyat kepada pemimpinnya.
Gubernur dan wakil gubernur akan mampu memberi kontribusi yang berarti untuk masyarakat, dan merealisasikan janji politik saat pilkada bila seluruh peraturan dilaksanakan.
Peraturan itu pula mendorong gubernur dan wakil gubernur berjalan seirama agar program pembangunan yang dicanangkan dapat berjalan optimal. Jika tidak seirama, memungkinkan ada peraturan yang dilanggar.
“Saya hanya ingin sampaikan bahwa banyak pekerjaan sebagai kepala daerah yang harus dilaksanakan. Tentu setiap organisasi perangkat daerah harus dievaluasi, membutuhkan masukan dari kepala daerah agar program pemerintahan terlaksana secara maksimal,” ujarnya.
Gubernur Ansar memerintahkan seluruh ASN tetap bekerja optimal, tidak terpengaruh dengan isu politik yang belakangan ini berkembang. Ia juga mengingatkan para ASN bekerja profesional, dan tidak terlibat politik prajtis menjelang pemilu dan pilkada. “Pemilu dan pilkada masih jauh. Saya pikir yang harus dilakukan sekarang adalah melaksanakan tugas semaksimal mungkin,” katanya.
***
Baca Juga:
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
