Jakarta (gokepri) – Mahkamah Konstitusi (MK) menjawab tudingan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) era SBY Denny Indrayana soal isu Pemilihan Umum (Pemilu) tertutup.
Juru Bicara MK Fajar Laksono memberikan penjelasan bahwa agenda persidangan serta pengambilan keputusan oleh Hakim belum akan dilakukan. Sampai saat ini, menurut Fajar, MK masih belum pada tahap memutuskan perkara dengan Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut.
“Yang pasti, sesuai agenda persidangan terakhir kemarin, 31 Mei mendatang penyerahan kesimpulan para pihak. Setelah itu, perkara baru akan dibahas dan diambil keputusan oleh Majelis Hakim dalam RPH,” ucap Juru Bicara MK Fajar Laksono, dikutip dari Bisnis.com.
Baca Juga: Belajar dari Pemilu 2019, Usia Petugas KPPS Dibatasi 17-55 Tahun
Setelah itu, lanjut Fajar, agenda sidang pembacaan putusan baru akan dilakukan setelah putusan sudah disiapkan. “Selanjutnya, sesudah putusan siap, akan diagendakan sidang pengucapan putusan. Begitu alurnya,” terangnya.
Fajar menjelaskan saat ini tahapan sidang uji materi sistem pemilu memang sudah selesai. Selanjutnya adalah penyerahan dokumen kesimpulan oleh masing-masing pihak baik termohon dan pemohon.
Berdasarkan sidang terakhir yang digelar Selasa (23/5) lalu para pihak akan menyerahkan kesimpulan kepada majelis hakim konstitusi paling lambat pada 31 Mei 2023 pukul 11.00 WIB. Setelah itu, tutur Fajar, majelis hakim akan membahas dan mengambil keputusan atas perkara tersebut. “Kalau putusan sudah siap, baru diagendakan sidang pengucapan putusan,” ucap Fajar lagi.
Untuk diketahui, sebelumnya ahli Hukum Tata Negara, eks Wamenkumham era SBY, Denny Indrayana mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi terkait dengan gugatan terhadap UU No.7/2017 tentang Pemilu Sistem Proporsional Terbuka, di mana MK bakal menyetujui kembalinya penerapan sistem proporsional tertutup.
“Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja,” ujarnya, dikutip dari akun Instagram pribadinya, Minggu (28/5/2023).
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mengatakan bahwa berdasarkan info yang diterimanya itu, komposisi putusan hakim MK yakni 6 berbanding 3 dissenting. “Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi,” ujar Denny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: Bisnis.comm | Katadata
