Batam (gokepri.com) – Ombudsman RI perwakilan Kepulauan Riau (Kepri) menolak laporan dari Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kota Tanjungpinang perihal maladministrasi Tim Seleksi (Timsel) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepri.
Kepala Ombudsman perwakilan Kepri Lagat Siadari mengatakan JPKP tidak memenuhi syarat formil pada laporan tersebut. Terlebih lagi, JPKP bukan merupakan korban dari dugaan yang berikan kepada Timsel Bawaslu Kepri.
“Setelah kami telaah. Laporan tersebut kami tolak dengan alasan pelapor bukan korban langsung,” kata dia Rabu 10 Agustus 2022.
Ia menjelaskan laporan yang ajukan oleh JPKP bisa saja dilanjutkan namun JPKP harus terlebih dahulu mencoba meminta keterangan atau informasi dari Timsel Bawaslu Kepri perihal dugaan maladministrasi tersebut.
“Kalau tidak dilayani atau dilayani tapi tak memuaskan, baru dapat dilaporkan ke Ombudsman. Artinya mereka menjadi korban tidak dilayani oleh Timsel,” jelas Lagat.
Sebelumnya, Ketua JPKP Kota Tanjungpinang Adiya Prama Rivaldi mendatangi kantor Ombudsman Kepri di Kota Batam, beberapa waktu lalu.
Adiya mengatakan pihaknya melaporkan Timsel Bawaslu Kepri lantaran diduga melakukan maladministrasi pada tahapan seleksi.
“Kami laporkan karena ada kejanggalan,” katanya.
Ia bilang pihaknya mendapat informasi bahwa Timsel Bawaslu Kepri tidak menerbitkan nilai hasil seleksi ke seluruh peserta. Nilai seleksi itu hanya ditampakkan ke sebagian peserta.
“Kami laporkan karena menduga adanya maladministrasi. Kami menemukan banyak kejanggalan mulai dari CAT sampai Wawancara dan tes kesehatan,” ucap Adiya.
Penulis: Engesti
