Batam (gokepri.com) – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kepri terpecah menjadi dua kubu pasca musyawarah daerah. Saling mengklaim punya dukungan sah memimpin organisasi.
Persaingan untuk menguasai kursi KNPI Kepri semakin meruncing ketika musyawarah daerah di Batam, Senin 27 Desember 2021.
Kubu Haris Pratama dan Nur Fajriansyah yang menyatakan diri sebagai caretaker Musda III berurusan dengan polisi karena musda yang mereka helat harus dibubarkan karena dianggap ricuh. Haris menuding kericuhan terjadi karena ada oknum yang ingin menggagalkan musda karena ia yakin oknum tersebut bukan orang-orang internal organisasi.
Musda diskorsing, kubu mereka keesokan harinya melanjutkan musda sampai harus menyeberang ke Kabupaten Bintan. “Kami pindah ke Bintan agar musda pemilihan Ketua DPD KNPI Kepri cepat selesai,” ungkap Haris, Rabu 29 Desember 2021.
Haris beralasan musda yang mereka gelar sudah sesuai dengan aturan. Mereka yang menggelar musda memegang Surat Keputusan baik SK penyelenggaraan Musda dari caretaker KNPI Kepri dan DPP KNPI.
Haris juga berpegangan pada Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) yang mengatur masa kepengurusan hanya 3 tahun. Atas dasar itu, kubu Haris mempersoalkan musyawarah daerah II yang digelar kubu Banjar Ahmad dan Andi Muchtar karena memperpanjang masa kepengurusan.
“Itu kan sudah aturannya, di AD/ART sudah jelas. Mereka itu tidak paham AD/ART makanya bisa menjadi pengurus selama 6 tahun. Boleh enam tahun tapi dua kali musda dua kali pemilihan. Bukan melakukan perpanjangan SK. Mereka seperti ereman kampung,” katanya.
Musda III yang digelar kubu Haris melahirkan ketua terpilih, Endang Dewi Sucowati yang terpilih aklamasi. Ia mendapat dukungan 54 organisasi kepemudaan (OKP) dari 68 OKP yang hadir. Sebagai catatan, Dewi Sucowati adalah pejabat teras partai Nasdem Kepri. Ia menjabat sekretaris DPW Nasdem Kepri di bawah kepemimpinan Muhammad Rudi, Wali Kota Batam dan Kepala BP Batam.
“Sebenarnya tidak ada yang perlu dipermasalahkan dalam Musda ini, karena legitimasinya sudah sesuai AD/ART,” kata Haris.
Versi berbeda diungkapkan oleh KNPI di bawah kepemimpinan kepemimpinan Banjar Ahmad dan Andi S Muchtar. Menurut mereka, musda versi caretaker di bawah kepemimpinan Haris Pratama dan turunan Nur Fajriansyah terkesan tidak etis sebab dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
Andi mengatakan Musda yang digelar beberapa hari lalu terkesan dipaksakan, dan berpotensi menjadi pemicu perpecahan OKP di Provinsi Kepri. Padahal saat ini pemuda tengah solid dibawa payung DPD KNPI Kepri hasil Musda yang legal.
Andi lalu menjelaskan kepengurusannya hasil Musda II DPD Kepri telah berakhir dan diperpanjang sampai dengan Februari 2022.
Kemudian terjadi perpecahan ada sebanyak empat DPP KNPI di Jakarta dari empat ini tiga sudah mengatakan kongres bersama.
“Artinya jika kita berbicara demokrasi ya pasti yang empat itu. Di daerah kami tidak ingin ada perpecahan pemuda baik di tingkat Provinsi maupun kota karena kami dengar mereka mengkarakterkan semua pengurus-pengurus kabupaten kota. Karena ini atensi nasional dan akan menjadi perpecahan pemuda,” katanya.
Menurut Andi, tidak ada sangkut pautnya, Haris Pratama membuat caretaker kepengurusannya. Sebab, kepengurusannya masih berjalan sampai Febrauri 2022.
Andi juga menghimbau kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Musda KNPI Kepri versi caretaker untuk mengikuti keputusan rapat MPI KNPI yang dipimpin Muhammad Rifaid Darus dan OKP. Dia menilai pemuda di Kepri memahami aturan di dalam organisasi kepemudaan.
“Ini tak nyambung, ini ada kepentingan abal-abal dan tidak nyambung,” katanya.
(Penulis: Engesti)
