Jakarta (gokepri.com) – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Karimun yang diajukan oleh Paslon Iskandarsyah-Anwar. Putusan perkara nomor 68/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut dibacakan Ketua MK Anwar Usman didampingi hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan pada Kamis (18/3/2021).
“Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohonan untuk seluruhnya,” ujar Anwar Usman.
Iskandarsyah-Anwar adalah paslon nomor urut 2 pada Pilkada 2020 Karimun yang diusung PKS dan PAN. Lawannya adalah petahana, paslon nomor urut 1, Aunur Rafiq-Anwar Hasyim yang diusung Golkar, PDIP, PKB, Gerindra, Nasdem, Hanura, dan Demokrat.
Dalam permohonannya, Iskandarsyah-Anwar mendalilkan telah terjadi selisih suara yang disebabkan adanya pelanggaran dan penyimpangan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Baik yang dilakukan oleh KPU Karimun selaku termohon maupun Aunur Rafiq-Anwar Hasyim selaku pihak terkait.
Menurut Pemohon, selisih perolehan suara tersebut dikarenakan adanya manipulasi penggunaan surat suara berupa dugaan pemanfaatan surat suara disabilitas. Pemohon mengungkap adanya perbedaan angka pemilih penyandang disabilitas pada DPT dan pada Model C Hasil Salinan-KWK yang terjadi di 27 TPS dan tersebar di 5 kecamatan.
Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menyandingkan bukti-bukti pemohon dan para pihak serta mendengarkan keterangan saksi. Hasilnya, tidak ada pernyataan keberatan para saksi Pemohon di tingkat TPS, khususnya pada 27 TPS yang didalilkan pemohon. Selain itu, tidak ada pula bukti pernyataan keberatan saksi Pemohon berkenaan dengan permasalahan angka pemilih penyandang disabilitas pada rekapitulasi pada masing-masing kecamatan.
Menurut Mahkamah, angka pemilih penyandang disabilitas pada DPT tidak serta merta dapat menggambarkan secara sebenarnya angka penyandang disabilitas yang berhak memberikan suara di TPS tersebut. Karena dalam proses pemungutan suara akan selalu ada potensi perubahan kondisi pemilih dan pada prinsipnya Termohon tidak menolak atau menghalangi pemilih yang memang berhak memberikan suara di TPS tersebut.
“Sehingga tidak cukup bukti dan alasan yang meyakinkan Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di 27 TPS a quo pada Pemilukada Kabupaten Karimun Tahun 2020,” ujar majelis. (wan)
