Jakarta (gokepri.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam menilai permohonan sengketa Pilkada yang diajukan pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Batam nomor urut 1, Lukita Dinarsyah Tuwo-Abdul Basyid Has, melebihi tenggat waktu. Sesuai ketentuan, batas waktu pengajuan permohonan adalah 3 hari pasca-pengumuman penetapan perolehan suara.
Kuasa Hukum KPU Batam, Nugraha, menyampaikan bahwa penetapan dan pengumuman perolehan suara itu dilakukan KPU Batam pada 17 Desember 2020. Sementara Tim Lukita-Basyid memasukkan permohonan pada 23 Desember 2020.
Syarat pengajuan permohonan tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Bunyinya “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Ketentuan ini juga tertuang dalam Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
“Terkait tenggang waktu, seharusnya terakhir pemohonan diajukan pada Senin, 21 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Faktanya permohonan diajukan pada Rabu, 23 Desember 2020. Jadi sudah terlambat dua hari,” kata Nugraha dalam sidang lanjutan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/2/2021).
Agenda sidang lanjutan ini adalah mendengarkan keterangan KPU Batam selaku termohon. Kemudian keterangan tim paslon Walikota dan Wakil Walikota Batam nomor urut 2, Muhammad Rudi-Amsakar Achmad selaku pihak terkait, dan Bawaslu.
Selain permohonan yang kedaluarsa, KPU Batam juga menilai bahwa majelis konstitusi tidak berwenang untuk menangani perkara. Sebab perkara tidak menyangkut terkait dengan perselisihan hasil suara dan tidak terpenuhinya syarat selisih suara sebagaimana diatur Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Nomor 10 Tahun 2016. Bunyinya “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.
Berdasarkan rekapitulasi tingkat Kota Batam, perolehan suara Lukita-Basyid adalah 98.638 suara. Sementara perolehan suara Rudi-Amsakar adalah 267.497 suara. Sedangkan jumlah suara sah mencapai 366.135 suara.
Termohon juga membantah dugaan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) pada Pilkada Batam. Termasuk terkait dengan tudingan politisasi bantuan sosial ke masyarakat.
“Pada masa itu itu, sebenarnya KPU Batam belum menetapkan pasangan calon manapun, baik pemohon maupun baik pihak terkait,” kata Nugraha. (wan)
