JAKARTA (gokepri) – Pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian senilai Rp 14,7 miliar memunculkan pertanyaan tentang transparansi, efisiensi anggaran, dan potensi konflik kepentingan. Persoalan ini turut menyeret nama Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengevaluasi pengadaan tersebut. Evaluasi perlu mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, evaluasi menyeluruh penting untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pemerintah juga perlu memeriksa kemungkinan penyimpangan dalam proses pengadaan.
Baca Juga: Raffi Ahmad Buka Suara soal Kontrak RANS dengan Kementerian
“KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh,” kata Budi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Budi menambahkan, evaluasi juga perlu memeriksa kemungkinan modus penyimpangan dan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
“Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan,” ujarnya.
Sorotan terhadap pengadaan jasa influencer bermula dari temuan Indonesia Corruption Watch (ICW). Organisasi masyarakat sipil tersebut mengungkap delapan paket pengadaan di dua kementerian.
Rinciannya, lima paket pengadaan berasal dari unit kerja Museum dan Cagar Budaya pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Unit kerja tersebut kemudian menjadi bagian dari Kementerian Kebudayaan.
Sementara itu, tiga paket lainnya berasal dari KKP selama 2025-2026. Secara keseluruhan, nilai delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp 14,7 miliar.
ICW mencatat pemerintah mengontrak PT Rans Animasi Indonesia untuk pekerjaan tersebut. Bentuk kerja samanya mencakup penayangan konten di Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment.
Kerja sama itu juga mencakup keterlibatan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara kementerian.
ICW menduga pola pengadaan tersebut mengarah pada satu penyedia jasa sehingga membatasi persaingan dengan penyedia lainnya. ICW juga menyoroti potensi konflik kepentingan karena Raffi merupakan pejabat publik.
Dugaan tersebut menjadi salah satu alasan penting bagi kementerian terkait untuk mengevaluasi proses pengadaan. Pemeriksaan perlu melihat dasar penentuan penyedia, mekanisme pemilihan, kewajaran nilai kontrak, serta hasil pekerjaan yang pemerintah terima.
Raffi Mengaku Pernah Berkonsultasi dengan KPK
Di tengah polemik tersebut, Raffi Ahmad menyampaikan bahwa dirinya pernah berkonsultasi dengan KPK pada 2024. Konsultasi itu berkaitan dengan kelanjutan pekerjaannya sebagai pekerja seni, termasuk penerimaan endorsement dan kerja sama komersial lainnya.
Raffi menyampaikan pengakuan tersebut melalui video di akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad yang berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717 pada Senin (16/11/2026).
“Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya,” kata Raffi.
Menurut Raffi, hasil konsultasi saat itu menyatakan aktivitasnya sebagai pejabat publik yang tetap menerima kerja sama sebagai pekerja seni tidak melanggar ketentuan.
“Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Raffi mengakui bahwa jabatan publik membawa tanggung jawab etik yang harus ia pertimbangkan. Ia menyebut kepatutan dan kepercayaan masyarakat sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.
Menanggapi pengakuan tersebut, Budi mengatakan KPK selalu membuka ruang konsultasi bagi siapa saja dalam ranah pencegahan korupsi. Lembaga itu juga menyediakan pendampingan untuk pelaksanaan tugas dan upaya mitigasi risiko korupsi.
“KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi,” kata Budi.
Ia menjelaskan, KPK dapat memberikan rekomendasi untuk mencegah potensi tindak pidana korupsi sejak awal. Namun, dalam keterangannya tersebut, Budi tidak merinci hasil konsultasi Raffi pada 2024.
Polemik ini mencuat setelah Raffi meminta maaf kepada publik terkait pengadaan jasa influencer di Kemendikbudristek dan KKP selama 2024-2026. Nilai keseluruhan kerja sama dalam delapan paket pengadaan tersebut mencapai Rp 14,7 miliar. ANTARA
Baca Juga: Raffi Ahmad Siap Diperiksa soal Kontrak Rp14,7 Miliar
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News







