Raffi Ahmad menyatakan siap menjalani pemeriksaan terkait kontrak jasa dengan dua kementerian. ICW sebelumnya menduga pengadaan senilai Rp14,7 miliar itu mengandung konflik kepentingan.
JAKARTA (gokepri) – Hubungan antara pekerjaan pribadi dan jabatan publik menjadi sorotan setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar di dua kementerian. Kontrak tersebut melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang berkaitan dengan Raffi Ahmad.
Raffi, yang menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, menyatakan siap menjalani pemeriksaan terkait kerja sama tersebut. Ia menyebut Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memeriksa kontrak itu.
“Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan,” kata Raffi dalam pernyataan melalui akun Instagram resminya, Senin (16/11/2026).
Baca Juga: Raffi Ahmad Buka Suara soal Kontrak RANS dengan Kementerian
Nilai kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan selama 2024–2026 mencapai Rp14,7 miliar. Raffi juga menyampaikan bahwa ia pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024 mengenai aktivitasnya sebagai pekerja seni.
Raffi mengatakan konsultasi tersebut membahas kelanjutan pekerjaannya sebagai pekerja seni, termasuk penerimaan endorsement dan bentuk kerja sama lainnya. Menurut dia, KPK saat itu menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
“Dari hasil konsultasi itu, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Namun, Raffi mengakui bahwa jabatan publik juga membawa tanggung jawab etika dan kepatutan. Ia menyebut kepercayaan masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan.
Ia berjanji lebih berhati-hati agar persoalan serupa tidak terulang. Pernyataan itu muncul setelah ICW mempersoalkan pengadaan jasa influencer yang melibatkan perusahaan terkait dirinya.
Konsultasi yang Raffi ceritakan tersebut perlu dibedakan dari pemeriksaan atas delapan paket pengadaan yang menjadi sorotan ICW. Keduanya memiliki konteks berbeda, sehingga keterangan mengenai konsultasi pada 2024 tidak dengan sendirinya menjawab dugaan dalam proses pengadaan 2024–2026.
Delapan Paket Pengadaan Rp14,7 Miliar
ICW mengungkap temuan tersebut pada 9 November 2026. Organisasi antikorupsi itu mencatat lima paket pengadaan jasa influencer di Kemendikbudristek pada 2024 dan tiga paket di Kementerian Kelautan dan Perikanan selama 2025–2026.
Delapan paket tersebut memiliki nilai total sekitar Rp14,7 miliar. Menurut temuan ICW, kementerian mengontrak PT Rans Animasi Indonesia sebagai penyedia jasa.
Pengadaan itu mencakup penayangan konten melalui akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment. Kerja sama juga mencakup kehadiran Raffi dalam sejumlah acara kementerian.
ICW menduga pola pengadaan tersebut hanya mengarah pada satu penyedia jasa. Kondisi itu, menurut ICW, berpotensi menutup kesempatan penyedia jasa lain untuk bersaing.
ICW juga menyoroti potensi konflik kepentingan karena Raffi memegang jabatan publik. Dugaan tersebut berkaitan dengan hubungan antara posisi Raffi sebagai pejabat negara dan kerja sama komersial perusahaan yang terkait dengannya dengan kementerian. ANTARA
Baca Juga: Belanja Influencer Raffi Ahmad Rp14,7 Miliar, KPK Cermati Temuan ICW
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News







