JAKARTA (gokepri) – Usulan pemakzulan Gibran masih bergulir di DPR meski kabar pengunduran dirinya beredar. Jika Gibran resmi mundur, HMP dinilai kehilangan objek.
Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menjelaskan kemungkinan tersebut pada Kamis, 12 November 2026. Menurut dia, pengunduran diri Gibran akan mengubah arah proses politik yang kini berjalan di parlemen.
“Apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, maka HMP menjadi tidak relevan,” kata Khozin.
Baca Juga: DPR Gelar Sidang Paripurna Siang Ini, Anggota Akan Sampaikan HMP Soal Gibran
Namun, kabar pengunduran diri itu belum mendapat konfirmasi dari lembaga negara. Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum mendengar maupun melihat surat pengunduran diri Gibran.
Pernyataan Muzani memperlihatkan bahwa status pengunduran diri Gibran belum jelas secara resmi. Karena itu, DPR tetap mengagendakan pengumuman usulan HMP dalam rapat paripurna pada Kamis siang, 12 November 2026.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usulan HMP pada Rabu, 11 November 2026. Usulan tersebut menjadi bagian dari proses politik untuk memakzulkan Gibran dari jabatan wakil presiden.
Khozin mengatakan proses HMP masih berjalan hingga Kamis. Rapat paripurna DPR akan mengumumkan usulan tersebut sebagai agenda resmi parlemen.
Jika Gibran mundur, MPR memilih pengganti
Apabila pengunduran diri Gibran benar-benar terjadi, mekanisme konstitusional akan mengatur pengisian jabatan wakil presiden. Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Pasal tersebut mengatur MPR menggelar sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. Dalam sidang itu, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan Presiden.
Presiden harus menyampaikan dua nama calon kepada pimpinan MPR. Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengatur batas waktunya.
Presiden harus mengajukan kedua calon paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR. Ketentuan tersebut tercantum dalam UU MD3 yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 13 Tahun 2019.
Dengan demikian, pengunduran diri wakil presiden tidak otomatis mengangkat seseorang sebagai pengganti. Presiden mengusulkan dua nama, lalu MPR memilih satu orang untuk mengisi jabatan tersebut.
Di luar perkembangan HMP, Khozin menyebut polemik dokumen pendidikan Gibran menjadi catatan bagi Komisi II DPR. Komisi tersebut kini membahas revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Khozin menilai polemik itu relevan sebagai bahan penyempurnaan aturan pemilu. Panitia kerja Komisi II yang membahas revisi UU Pemilu dapat memasukkan persoalan tersebut dalam pembahasan.
Sebelumnya, 120 anggota DPR mengajukan usulan HMP terhadap Gibran pada Rabu sore. Mereka menilai polemik dokumen pendidikan Gibran berkaitan dengan pemenuhan syarat sebagai wakil presiden.
Pada malam harinya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar bahwa Gibran telah mengundurkan diri. Namun, Ketua MPR Ahmad Muzani pada Kamis pagi menyatakan belum mendengar maupun melihat surat pengunduran diri tersebut. ANTARA
Baca Juga: Budi Arie Sebut Gibran Mundur, DPR Siapkan Usulan Pemakzulan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
