Yusril menjelaskan prosedur pengisian jabatan wakil presiden jika terjadi kekosongan. Konstitusi memberi MPR kewenangan memilih pengganti.
JAKARTA (gokepri) – Jabatan wakil presiden tidak bisa langsung diisi Presiden ketika terjadi kekosongan. Konstitusi mengatur Presiden mengajukan dua calon dan MPR memilih penggantinya paling lambat 60 hari.
Mekanisme tersebut kembali menjadi perhatian setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan kemungkinan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Yusril mengatakan, proses penggantian dimulai setelah wakil presiden menyampaikan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR kemudian memberitahukan kekosongan jabatan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Bagaimana Sikap Partai Politik Menghadapi Kabar Gibran Mundur?
Selanjutnya, MPR meminta Presiden mengajukan dua nama calon wakil presiden beserta dokumen persyaratannya. MPR kemudian menggelar sidang untuk memilih salah satu calon sebagai pengganti.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon wakil presiden yang baru,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ketentuan tersebut merujuk Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu mengatur pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan sebelum masa jabatan berakhir.
Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR. Selanjutnya, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru.
UUD 1945 menetapkan MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan. Dengan demikian, Presiden tidak bisa menunjuk pengganti secara langsung.
Yusril juga menjelaskan bahwa pengunduran diri harus memiliki pernyataan tertulis dari wakil presiden. Surat tersebut ditujukan kepada MPR sebagai bagian dari proses konstitusional.
“Jadi kalau misalnya tidak menolak kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat,” ujarnya.
Meski menjelaskan mekanisme penggantian, Yusril menegaskan belum ada kekosongan jabatan wakil presiden. Gibran masih menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden.
Karena itu, belum ada proses pengisian jabatan yang perlu dijalankan MPR. Status Gibran juga tidak otomatis berubah akibat munculnya persoalan hukum.
“Kalau berhenti tidak, diberhentikan tidak, ya namanya tetap dia jadi wakil presiden,” kata Yusril.
Putusan MA dan MK tidak otomatis menggugurkan jabatan
Yusril turut menyinggung putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, kedua putusan tersebut tidak serta-merta mengakhiri kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.
Namun, Yusril meminta publik mencermati pertimbangan dalam putusan MA. Dia menilai terdapat persoalan serius yang berkaitan dengan kehidupan demokrasi.
“Jadi masalahnya memang serius kalau kita baca putusan dari Mahkamah Agung itu,” ujarnya.
Yusril menilai perkembangan persoalan tersebut dapat mengarah pada dua kemungkinan. Gibran bisa mengundurkan diri atau menghadapi proses pemberhentian.
Namun, kedua kemungkinan itu memiliki mekanisme hukum dan politik yang berbeda. Pengunduran diri tidak sama dengan pemberhentian melalui proses ketatanegaraan.
Yusril mengatakan telah menjelaskan aspek hukum dan implikasi putusan MA serta MK kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut Presiden sudah memahami penjelasan tersebut.
“Saya sudah memberikan penjelasan saja, beliau mengerti, ya sudah,” katanya.
Yusril meminta publik menunggu perkembangan selanjutnya. Dia juga menyinggung kemungkinan proses politik yang melibatkan DPR dan MPR.
“Jadi itu dari segi normatifnya seperti itu. Apa yang akan terjadi pada hari-hari mendatang kita tunggu aja perkembangannya. Saya enggak mau mendahului keadaan,” ucap Yusril. ANTARA
Baca Juga: Bagaimana Sikap Partai Politik Menghadapi Kabar Gibran Mundur?
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
