Kemnaker memverifikasi data calon penerima BSU. Pemerintah memastikan bantuan menyasar pekerja sesuai kriteria.
JAKARTA (gokepri) – Pemerintah belum menetapkan siapa saja yang berhak menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV-2026. Program ini menargetkan 13,3 juta pekerja dengan bantuan total Rp900.000 per orang.
Kepastian penerima masih menunggu finalisasi data di Kementerian Keuangan. Setelah itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan memeriksa kembali kelayakan setiap calon penerima.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah belum bisa memastikan kelompok pekerja yang masuk daftar penerima. Termasuk kemungkinan pekerja dari kelompok kelas menengah.
Baca Juga: BSU 2026 Rp900 Ribu: Ini Syarat dan Cara Ceknya
Yassierli menyampaikan perkembangan tersebut di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026). “Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi,” ujar Yassierli.
Setelah Kementerian Keuangan menyelesaikan pendataan, Kemnaker akan memvalidasi dan memverifikasi kembali data calon penerima. Kemnaker juga akan memperbarui dan membersihkan data atau data cleansing.
Proses tersebut menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin memastikan bantuan benar-benar menjangkau pekerja yang memenuhi persyaratan.
Pekerja yang memenuhi persyaratan akan menerima BSU sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Pemerintah membayarkan seluruh bantuan sekaligus dengan total Rp900.000.
Ketentuan penyaluran bantuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Aturan ini mengatur persyaratan pekerja yang berhak menerima BSU.
Calon penerima harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Mereka juga harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Selain status kepesertaan, pemerintah menetapkan batas penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan. Namun, ketentuan ini menyesuaikan upah minimum di masing-masing daerah.
Bagi pekerja di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas penghasilan mengikuti UMK setempat. Pemerintah membulatkan angka tersebut ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, daerah yang tidak memiliki UMK menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP). Mekanisme pembulatannya mengikuti ketentuan yang sama.
Pemerintah juga menetapkan dasar penghitungan upah berdasarkan laporan terakhir pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Data kepesertaan tersebut mencatat gaji pokok dan tunjangan tetap pekerja.
Artinya, pemerintah menggunakan data upah yang tercatat dalam kepesertaan BPJS sebagai acuan pemeriksaan. Bukan semata-mata pengakuan penghasilan dari calon penerima.
ASN, TNI, dan Polri Tidak Berhak Menerima BSU
Aturan BSU 2026 juga mengecualikan sejumlah kelompok pekerja. Mereka mencakup aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, dan anggota Polri aktif.
Selain persyaratan utama, pemerintah menetapkan kelompok prioritas dalam penyaluran bantuan. Pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU masuk kelompok prioritas.
Ketentuan tersebut menjadi bagian dari penyaringan calon penerima bantuan. Sementara itu, pemerintah masih memproses verifikasi sebelum menetapkan daftar akhir penerima BSU kuartal IV-2026. ANTARA
Baca Juga: Gaji di Atas Rp3,5 Juta Masih Bisa Dapat BSU
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
