ICW menyoroti kontrak jasa influencer dua kementerian. Transparansi dan manfaat belanja negara dipertanyakan.
BATAM (gokepri) – Belanja pemerintah untuk jasa influencer mencapai Rp14,69 miliar dalam kontrak dua kementerian. Pengadaan yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengan Raffi Ahmad itu memunculkan pertanyaan tentang manfaat dan pertanggungjawaban uang negara.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan temuan tersebut berdasarkan data realisasi pengadaan pemerintah. Data periode anggaran 2023–2026 itu tercantum dalam portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam siaran pers pada Senin (9/11/2026), ICW menyebut dua kementerian yang mengadakan jasa tersebut. Keduanya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Baca Juga: Natuna Tuan Rumah Porprov VII Kepri 2030
Kemendikbudristek melalui Museum dan Cagar Budaya mengadakan lima paket pada 2024. Sementara itu, KKP mengadakan tiga paket melalui sejumlah satuan kerja pada 2025 hingga 2026.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di YouTube RANS Entertainment, Instagram, dan TikTok. Kontrak juga mencakup kehadiran Raffi Ahmad dalam acara tertentu.
Lima paket Kemendikbudristek melalui Museum dan Cagar Budaya pada 2024 memiliki total nilai Rp3,9 miliar. Pengadaan penayangan video YouTube RANS Entertainment bernilai Rp452.698.902.
Untuk penayangan Instagram Reels akun @raffinagita1717, nilai kontraknya mencapai Rp205.893.300. Sementara itu, penayangan Instagram Story pada akun yang sama menelan anggaran Rp575.655.000.
Paket event attendance atau kehadiran Raffi Ahmad dalam acara pemerintah memiliki nilai terbesar. Kontraknya mencapai Rp2.521.329.200.
Kemendikbudristek juga menganggarkan Rp144.423.600 untuk penayangan konten TikTok @raffinagita1717.
Sementara itu, KKP mengadakan tiga paket jasa influencer melalui direktorat jenderal berbeda. Pada 2025, Setditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengontrak jasa influencer engagement senilai Rp3.596.955.000.
Pada tahun yang sama, Setditjen Perikanan Budidaya menganggarkan Rp3,6 miliar. Paket tersebut berupa influencer engagement untuk pembangunan BINS.
Pengadaan berikutnya berlangsung pada 2026 melalui Setditjen Perikanan Tangkap. KKP menganggarkan Rp3,6 miliar untuk jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna.
Dengan demikian, tiga paket KKP mencapai Rp10,8 miliar. Jika digabungkan dengan lima paket Kemendikbudristek, total kontrak mencapai Rp14.696.955.002.
ICW juga menelusuri hubungan kepemilikan perusahaan penerima kontrak. PT Rans Animasi Indonesia diketahui memiliki keterkaitan korporasi dengan Raffi Ahmad.
Merujuk dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli, sebanyak 99,1 persen saham perusahaan tersebut dimiliki PT Rans Entertainment Indonesia. Raffi Ahmad menguasai mayoritas saham perusahaan induk itu.
Selain itu, Raffi memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia. Ia juga menjabat sebagai komisaris perusahaan tersebut.
Belanja Influencer di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran
Persoalan pertama yang disoroti ICW adalah ketidakkonsistenan pemerintah dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Organisasi antikorupsi tersebut mempertanyakan besarnya belanja promosi ketika pemerintah meminta kementerian menghemat pengeluaran.
Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025. Kebijakan tersebut menargetkan penghematan anggaran sebesar Rp306,69 triliun.
Instruksi itu meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membatasi sejumlah pengeluaran. Pembatasan mencakup belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.
Namun, data pengadaan yang dipaparkan ICW menunjukkan belanja influencer tetap berlangsung. KKP mengontrak dua paket jasa influencer dari PT Rans Animasi Indonesia pada 2025.
Nilai kedua kontrak tersebut mencapai Rp7,2 miliar. KKP kembali mengadakan satu paket senilai Rp3,6 miliar pada 2026.
Dengan demikian, total kontrak KKP dengan perusahaan tersebut mencapai Rp10,8 miliar selama dua tahun. Nilai itu mencakup tiga paket pengadaan dari direktorat jenderal berbeda.
ICW mengaitkan persoalan tersebut dengan tekanan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah. Pada 2026, pagu transfer ke daerah disebut turun menjadi Rp693 triliun.
Angka tersebut berkurang sekitar Rp171 triliun dibandingkan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun. Penurunan transfer turut memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah.
ICW juga menyoroti kebijakan pemotongan sejumlah komponen transfer melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026. Kebijakan tersebut, menurut ICW, memengaruhi dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana desa.
Pemotongan itu berkaitan dengan dukungan pembiayaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan tentang prioritas belanja pemerintah.
Salah satu pengeluaran yang dipersoalkan ICW adalah kontrak Instagram Story senilai Rp575,65 juta. Pengadaan tersebut menggunakan akun @raffinagita1717.
ICW membandingkan nilai kontrak itu dengan alokasi dana desa pada 2026. Menurut perhitungan organisasi tersebut, rata-rata desa hanya memiliki sisa anggaran sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta.
Manfaat Jasa Influencer Belum Terukur
Persoalan kedua berkaitan dengan manfaat dan dampak pengadaan jasa influencer. ICW menilai pemerintah belum menjelaskan ukuran keberhasilan belanja tersebut secara jelas dan terbuka.
Organisasi itu mempertanyakan alasan kementerian menggunakan jasa pihak ketiga. Padahal, setiap kementerian sudah memiliki perangkat komunikasi publik dan kanal informasi resmi.
Kemendikbudristek memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik. Kementerian tersebut juga mempunyai Pusat Data dan Teknologi Informasi.
Sementara itu, KKP memiliki Biro Hubungan Masyarakat. Unit-unit tersebut sudah mendapat dukungan pegawai, fasilitas, dan anggaran negara.
Karena itu, ICW meminta pemerintah menjelaskan kebutuhan penggunaan jasa influencer. Penjelasan tersebut perlu mencakup manfaat, tujuan, dan hasil yang ingin dicapai.
Sorotan juga mengarah pada paket event attendance Kemendikbudristek senilai Rp2,52 miliar. ICW mempertanyakan kebutuhan dan kontribusi pengeluaran untuk menghadirkan figur publik dalam acara pemerintah.
Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), masyarakat sulit menilai hasil pengadaan tersebut. Publik juga membutuhkan laporan pelaksanaan dan indikator keberhasilan untuk mengukur manfaatnya.
Persoalan ketiga menyangkut spesifikasi pengadaan yang berpotensi membatasi persaingan usaha. ICW menemukan empat paket penayangan konten Kemendikbudristek menggunakan mekanisme *e-purchasing* melalui katalog elektronik.
Namun, nama paket secara spesifik mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment. Spesifikasi lainnya juga langsung menyebut akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.
Menurut ICW, pencantuman kanal dan akun tertentu berpotensi mempersempit kesempatan penyedia lain. Pelaku usaha lain bisa kehilangan kesempatan setara untuk menawarkan layanan sejenis.
Temuan ini memunculkan persoalan mengenai kualitas persaingan dalam pengadaan pemerintah. Penggunaan katalog elektronik tidak otomatis menjamin proses yang kompetitif dan terbuka.
Persoalan berikutnya berkaitan dengan dasar penetapan harga kontrak. ICW mencatat tiga komponen penayangan konten Kemendikbudristek menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran.
Sementara itu, tiga paket KKP dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai relatif seragam. Masing-masing paket bernilai sekitar Rp3,6 miliar.
ICW meminta pemerintah membuka metode penghitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Penjelasan juga diperlukan mengenai dasar penetapan harga dan kewajaran nilai setiap kontrak.
Risiko Anggaran Negara Menjadi Sarana Promosi Kekuasaan
Persoalan keempat menyangkut penggunaan uang negara untuk membangun citra pemerintah melalui figur populer. ICW mengingatkan agar belanja influencer tidak berubah menjadi sarana promosi atau propaganda kekuasaan.
Menurut organisasi tersebut, pemerintah tidak semestinya menggunakan uang pajak sekadar membeli popularitas. Komunikasi publik perlu berorientasi pada penyampaian informasi dan kepentingan masyarakat.
ICW juga menyinggung kontroversi Raffi Ahmad dalam acara Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia. Acara tersebut berlangsung di Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026.
Kontroversi muncul setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah peserta deklarasi diduga bukan mahasiswa. Peristiwa tersebut kemudian memicu seruan boikot terhadap Raffi Ahmad dan bisnis RANS.
Bagi ICW, popularitas figur publik tidak otomatis mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik semestinya tumbuh melalui kinerja dan keterbukaan pemerintah.
Persoalan kelima berkaitan dengan potensi konflik kepentingan dalam pengadaan pemerintah. ICW menyoroti posisi Raffi Ahmad sebagai pejabat publik sekaligus pihak yang memiliki keterkaitan kepemilikan dengan perusahaan penerima kontrak.
PT Rans Animasi Indonesia berdiri pada 15 April 2020. ICW menyebut perusahaan tersebut belum terdeteksi memiliki rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah sebelum 2024.
Pada 22 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto melantik Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Setelah pelantikan tersebut, KKP tercatat tiga kali mengontrak PT Rans Animasi Indonesia. Kontrak tersebut berlangsung melalui paket pengadaan pada 2025 dan 2026.
ICW menilai hubungan tersebut memunculkan persoalan konflik kepentingan. Pasalnya, seorang pejabat publik memiliki keterkaitan kepemilikan dengan perusahaan yang menerima kontrak kementerian dalam periode pemerintahan yang sama.
Baca Juga: Gandeng Raffi Ahmad, Kemenag Dorong Pendidikan Islam Berbasis Cinta
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
