Pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp11 triliun untuk pembukaan rekening massal berbasis NIK.
JAKARTA (gokepri) – Lebih dari 200 juta warga akan menjadi sasaran rencana pembukaan rekening bank secara massal yang sedang disiapkan pemerintah. Setiap rekening direncanakan mendapat dana awal Rp50.000 sehingga kebutuhan anggarannya diperkirakan mencapai sekitar Rp11 triliun.
Skema tersebut disiapkan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta agar setiap warga negara memiliki rekening bank. Pemerintah melihat kepemilikan rekening sebagai pintu masuk untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal sekaligus mendukung penyaluran berbagai program pemerintah.
Baca Juga: OJK Kepri Luncurkan Gema Kepri Menabung, Target 5.000 Rekening Baru
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebutuhan anggaran program itu akan bersumber dari APBN. Namun, pemerintah belum memastikan apakah seluruh anggaran akan masuk APBN 2026 atau baru tersedia dalam APBN 2027. “Totalnya kalau 200 juta penduduk kira-kira sekitar Rp11 triliun,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 9 September 2026.
Angka tersebut berasal dari perhitungan lebih dari 200 juta rekening dengan dana awal Rp50.000 untuk masing-masing rekening. Nilai tersebut baru menggambarkan dana pembukaan rekening, sedangkan rincian biaya dan mekanisme pembiayaan program masih dalam pembahasan.
Airlangga mengatakan pemerintah masih membahas skema tersebut bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan juga dirancang bertahap dengan target awal sebelum akhir 2026.
“Kami akan siapkan dalam waktu dekat,” ujarnya.
Pemerintah menyiapkan BRI dan Bank Syariah Indonesia sebagai bank yang akan membuka rekening bagi masyarakat. BRI diproyeksikan melayani masyarakat di seluruh Indonesia, sedangkan BSI disiapkan untuk melayani masyarakat di Aceh.
CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi mengenai rencana tersebut. Koordinasi itu diarahkan agar pembukaan rekening dapat berjalan setelah mekanisme program selesai dirancang.
“BRI dan BSI memang sudah koordinasi,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 9 September 2026.
Persoalan berikutnya adalah bagaimana ratusan juta rekening itu dapat dibuat tanpa proses administratif yang rumit bagi masyarakat. Pemerintah mempertimbangkan NIK sebagai identitas utama dengan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sebagai basis.
Jika skema itu berjalan, data kependudukan akan dipadankan dengan sistem yang berkaitan dengan layanan pembayaran Bank Indonesia. Airlangga juga menyebut QRIS sebagai bagian dari infrastruktur yang dipersiapkan untuk menghubungkan rekening dengan sistem pembayaran. “Basisnya dari NIK,” kata Airlangga.
Sarana Bantuan
Konsep tersebut membuat rekening tidak berhenti sebagai tempat menyimpan dana Rp50.000. Rekening diharapkan dapat menjadi sarana pembayaran, menerima bantuan sosial tunai, dan menghubungkan masyarakat dengan layanan keuangan formal.
Pemerintah juga membayangkan kepemilikan rekening sebagai bagian dari siklus administrasi warga. Airlangga menyebut ketika warga mencapai usia 17 tahun dan memperoleh KTP, nomor rekening dapat ikut tersedia dalam skema yang sedang dipertimbangkan.
“Nanti dia akan memperoleh KTP plus nomor rekening,” ujar Airlangga.
Rencana tersebut berkaitan dengan agenda yang lebih besar, yakni meningkatkan inklusi dan literasi keuangan. Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Senin, 7 September 2026, Presiden Prabowo membahas persoalan tersebut dan meminta jajaran terkait menyiapkan aspek teknisnya.
Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan OJK termasuk lembaga yang diminta mempersiapkan aspek teknis program. Pemerintah juga menempatkan rekening massal sebagai salah satu sarana untuk memperluas penyaluran bantuan sosial secara tunai melalui sistem perbankan.
BRI menyatakan siap mendukung perluasan kepemilikan rekening tersebut. Bank itu menilai rekening harus menjadi pintu masuk ke layanan keuangan yang lebih luas, bukan sekadar angka baru dalam statistik jumlah nasabah.
“BRI menyambut baik dan siap mendukung arahan Presiden,” kata Direktur Utama BRI Hery Gunardi.
Menurut Hery, kepemilikan rekening perlu diikuti edukasi agar masyarakat memahami cara menggunakan layanan perbankan. Rekening dapat digunakan untuk transaksi, pembayaran, menabung, menerima program pemerintah, hingga membuka akses terhadap produk keuangan sesuai kebutuhan nasabah.
Bagi pelaku usaha mikro dan UMKM, rekening juga dapat mencatat aktivitas transaksi yang berlangsung secara formal. Data transaksi tersebut pada tahap berikutnya dapat membantu memperluas akses terhadap layanan keuangan, meski manfaat tersebut tetap bergantung pada pemanfaatan rekening oleh masyarakat.
Penggunaan pembayaran digital juga menjadi bagian dari gambaran tersebut. Pemerintah menyiapkan keterhubungan dengan QRIS agar rekening dapat digunakan dalam ekosistem pembayaran yang lebih luas.
Infrastruktur BRI saat ini mencakup 7.377 unit jaringan kantor, 637 ribu e-channel, dan 1,13 juta BRILink Agen. Jaringan tersebut disebut telah menjangkau lebih dari 60 ribu desa, sementara BRImo memiliki 49,7 juta pengguna hingga akhir triwulan II 2026.
Hingga periode yang sama, BRI memiliki 131 juta nasabah individual. Infrastruktur tersebut menjadi modal bagi bank untuk memperluas layanan ketika program rekening massal pemerintah mulai masuk tahap pelaksanaan.
Di sisi lain, BSI juga menyatakan kesiapan memperluas akses layanan keuangan syariah. Hingga pertengahan 2026, bank tersebut memiliki lebih dari 1.130 kantor cabang dan 134 ribu BSI Agen di berbagai wilayah Indonesia.
Pembukaan rekening BSI juga tersedia secara digital melalui aplikasi BYOND by BSI. Jumlah nasabah BSI mencapai 24,3 juta hingga pertengahan 2026, dengan laba bersih semester I 2026 sebesar Rp4,16 triliun atau tumbuh 11 persen secara tahunan.
“Kami siap melayani seluruh segmen masyarakat hingga pelosok negeri,” kata Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo.
Meski bank pelaksana dan arah teknologinya mulai terlihat, mekanisme program belum sepenuhnya final. Rosan menyebut skema dana awal Rp50.000 masih dirancang, sementara Airlangga menyatakan pembahasan dengan BI dan OJK masih berlangsung. “Mekanismenya lagi dirancang,” kata Rosan.
Besarnya sasaran juga membuat persoalan validitas data menjadi penting. Penggunaan NIK dan data Dukcapil dapat menjadi basis untuk menghindari rekening ganda. ANTARA
Baca Juga: Dana Rekening Pasif Jadi Motif Penculikan Kacab Bank
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
