BATAM (gokepri) — Target pertumbuhan ekonomi Batam di atas 7 persen pada triwulan mendatang membutuhkan kerja yang lebih terpadu antara pemerintah kota dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Penyatuan langkah itu diarahkan pada percepatan pembangunan, penguatan layanan dasar, dan respons yang lebih cepat terhadap persoalan warga.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan arah tersebut saat memimpin Apel Gabungan Pemerintah Kota Batam dan BP Batam di Dataran Engku Putri, Batamcentre, Rabu (2/9/2026).
Apel itu dihadiri Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, Sekretaris Daerah Batam Firmansyah, serta pegawai dari lingkungan Pemko dan BP Batam.
Baca Juga: Bagaimana Pencapaian Agenda Ekonomi Batam di Era Amsakar-Li Claudia
Bagi Amsakar, sinergi kedua institusi menjadi penting karena perkembangan Batam tidak hanya ditentukan oleh masuknya investasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga pembangunan dan pelayanan publik tetap bergerak seiring.
Ia meminta jajaran Pemko dan BP Batam menjaga soliditas serta tidak bekerja dalam jalur masing-masing ketika menghadapi dinamika di tengah masyarakat.
Perhatian juga diarahkan ke ruang digital. Arus informasi yang semakin cepat, menurut Amsakar, menuntut pemerintah menyampaikan informasi yang akurat sekaligus merespons informasi yang tidak utuh atau bias.
Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta memperkuat jaringan publikasi internal dan mengoptimalkan akun media sosial resmi. Informasi dari Media Center Pemko Batam dan situs BP Batam juga diminta tersebar melalui akun resmi OPD.
“Setiap informasi resmi dari Media Center dan BP Batam wajib dibagikan ulang oleh seluruh akun OPD,” kata Amsakar.
Menurut dia, pola komunikasi tersebut diperlukan agar pemerintah dapat segera memberikan konteks ketika muncul informasi yang dinilai miring atau tidak lengkap di ruang publik.
Di luar komunikasi publik, percepatan pembangunan fisik menjadi pekerjaan lain yang disoroti. Amsakar meminta Dinas Bina Marga dan Cipta Karya bersama unit terkait mengevaluasi proyek sejak perencanaan hingga pelaksanaan.
Evaluasi itu diarahkan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target. Keterlambatan, kata dia, harus dicegah karena dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih besar, termasuk risiko putus kontrak.
Di tengah dorongan mengejar pertumbuhan ekonomi, persoalan layanan dasar tetap menjadi perhatian. Salah satunya pasokan air bersih yang masih menghadapi tantangan jaringan pipa tua.
Amsakar meminta tim teknis menyiapkan peta jalan pembenahan untuk jangka panjang. Pada saat yang sama, penanganan kondisi darurat harus tetap berjalan, termasuk distribusi air menggunakan mobil tangki ke wilayah yang terdampak.
“Air adalah kebutuhan dasar masyarakat, sehingga tim harus hadir membawa solusi dan menenangkan warga,” ujarnya.
Ia juga meminta jajaran pemerintah memperhatikan persoalan keluarga di kalangan aparatur sipil negara. Tingginya permohonan izin perceraian di lingkungan ASN Pemko Batam menjadi salah satu persoalan internal yang disoroti.
Pimpinan organisasi perangkat daerah diminta memperkuat pembinaan dan mediasi bagi ASN yang menghadapi persoalan keluarga. Kegiatan keagamaan dan pengajian juga didorong sebagai bagian dari pembinaan ketahanan keluarga.
Di tengah berbagai agenda tersebut, Amsakar menempatkan integrasi kerja Pemko dan BP Batam sebagai modal untuk menjaga laju perekonomian Batam. Ia berharap pertumbuhan ekonomi daerah dapat melampaui 7 persen pada triwulan mendatang.
“Batam saat ini menjadi perhatian nasional, termasuk dari menteri dan investor,” kata Amsakar.
Menurut dia, perhatian tersebut perlu dijawab dengan kinerja pemerintah yang solid dan optimal agar momentum pertumbuhan ekonomi Batam tetap terjaga.
Baca Juga: Sinyal Kuat Ekonomi Batam di Awal 2026
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
