BATAM (gokepri) — Hampir seluruh masyarakat Kepulauan Riau telah memiliki akses terhadap layanan keuangan. Tantangan berikutnya bukan lagi sekadar membuka akses, melainkan memastikan masyarakat memahami dan memanfaatkannya secara aman dan produktif.
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan indeks inklusi keuangan Kepulauan Riau mencapai 98,43 persen, menempatkan provinsi itu di peringkat ketiga nasional. Angka tersebut melampaui indeks inklusi keuangan nasional sebesar 93,61 persen.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepri Sinar Danandjaya mengatakan capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan layanan keuangan. “Sebesar 98,43 persen bukan garis finish. Justru itu adalah garis start,” kata Sinar dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Kamis (20/8).
Baca Juga: OJK: Industri Jasa Keuangan Kepri Tumbuh Solid, Kredit Melaju 25,85 Persen
Menurut dia, ketika akses layanan keuangan telah menjangkau hampir seluruh masyarakat, perhatian perlu diarahkan pada pemahaman mengenai manfaat, risiko, biaya, hak, dan kewajiban dalam menggunakan produk jasa keuangan.
Hasil SNLIK 2026 juga menunjukkan indeks literasi keuangan Kepri mencapai 78,29 persen. Capaian itu menempatkan Kepri di peringkat keempat nasional dan berada di atas indeks literasi keuangan nasional sebesar 69,57 persen.
OJK Kepri mendorong agar peningkatan akses tersebut diikuti kemampuan masyarakat mengambil keputusan keuangan secara tepat. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya financially included, tetapi juga financially empowered.
Sinar mengatakan penguatan literasi dan inklusi keuangan menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kepri. Pada triwulan II 2026, ekonomi Kepri tumbuh 6,99 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), tertinggi di Sumatera.
Pertumbuhan tersebut, menurut dia, perlu diikuti penyaluran pembiayaan yang sehat, produktif, dan berkualitas oleh industri jasa keuangan. Pembiayaan diharapkan tidak berhenti sebagai pertumbuhan kredit, tetapi menghasilkan investasi, pengembangan usaha, dan penciptaan lapangan kerja.
“Pertumbuhan ekonomi harus kita jawab dengan peran sektor jasa keuangan sebagai penggerak ekonomi. Kredit bukan sekadar angka di neraca. Di balik kredit ada investasi, usaha yang berkembang, lapangan kerja, dan kesejahteraan keluarga,” ujar Sinar.
Hingga Juni 2026, kredit bank umum di Kepri mencapai sekitar Rp118 triliun atau tumbuh sekitar 38 persen secara tahunan. OJK menyatakan kualitas kredit masih terjaga.
Pada periode yang sama, kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPR Syariah mencapai sekitar Rp11,1 triliun, tumbuh 10,74 persen secara tahunan.
Sinar mengatakan pertumbuhan pembiayaan tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat sektor produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. OJK juga mendorong industri jasa keuangan memperluas perlindungan konsumen serta menjaga integritas dan stabilitas sektor keuangan.
“Ukuran keberhasilan sektor jasa keuangan jangan hanya seberapa besar aset dan kredit tumbuh, tetapi juga seberapa besar kontribusinya terhadap investasi, UMKM naik kelas, lapangan kerja, perlindungan risiko, dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Indeks Literasi Syariah Kepri Peringkat Kedua Nasional
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
