Iman Sutiawan menerima aspirasi mahasiswa. Audiensi membahas prioritas pembangunan dan masa depan Kepri.
TANJUNGPINANG (gokepri) – Pemerataan jalan, keterbatasan anggaran, dan pembangunan Tugu Bahasa menjadi persoalan yang dipertanyakan mahasiswa kepada DPRD Kepri. Dalam audiensi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Iman Sutiawan menjelaskan pertimbangan pembangunan sekaligus perjuangan regulasi khusus daerah kepulauan.
Dialog berlangsung di tengah tuntutan mahasiswa agar pemerintah lebih serius memperhatikan kebutuhan masyarakat. Mereka meminta DPRD mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan akses jalan.
Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, menerima langsung aspirasi tersebut. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Ketua Lantai III Gedung DPRD Kepri, Selasa (10/11/2026).
Aksi damai dan audiensi itu melibatkan Aliansi Mahasiswa Se-Kawasan Tanjungpinang-Bintan. Mayoritas peserta berasal dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH).
Iman menerima mahasiswa yang sebelumnya menyampaikan aspirasi melalui orasi di lobi kantor DPRD Kepri. Ia kemudian mengajak mereka melanjutkan penyampaian tuntutan melalui forum audiensi.
Sejumlah anggota DPRD turut hadir, yakni Capt. Luther Jansen, Andi S. Mukhtar, Clara Claudia Damayu Lase, dan Teddy Jun Askara.
Sekretaris DPRD Kepri Ika Hasillah, serta Kabag Umum dan Kehumasan Isnaini Bayu Wibowo turut mendampingi pertemuan tersebut.
Dalam audiensi tersebut, mahasiswa mendesak DPRD Kepri mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.
Mereka menyoroti pemerataan infrastruktur, peningkatan fasilitas umum, serta perbaikan dan pembangunan akses jalan. Mahasiswa menilai kebutuhan dasar masyarakat tersebut membutuhkan perhatian lebih serius.
Tuntutan ini berkaitan dengan kemampuan pemerintah menjangkau kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kepulauan Riau. Kondisi geografis kepulauan membuat konektivitas dan infrastruktur memiliki peran penting.
Menanggapi persoalan tersebut, anggota DPRD Kepri Teddy Jun Askara menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD.
Namun, kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu faktor penentu kecepatan pembangunan. Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat pemerintah harus menyusun prioritas.
“Kalau dikatakan pembangunan tidak dilakukan, tentu tidak demikian. Pembangunan tetap berjalan, hanya saja semuanya membutuhkan proses dan tahapan,” jelas Teddy.
Ia memahami harapan mahasiswa agar pembangunan berjalan lebih cepat dan merata. Namun, pemerintah perlu mempertimbangkan kebutuhan serta kemampuan anggaran sebelum menentukan program.
Menurut Teddy, pemerintah tidak bisa menyelesaikan seluruh kebutuhan infrastruktur secara bersamaan. Karena itu, pemerintah harus memilah kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya.
Perjuangan Undang-Undang Daerah Kepulauan terus berjalan
Selain persoalan infrastruktur, mahasiswa mendesak percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan.
Bagi Kepri, regulasi tersebut memiliki arti penting karena karakteristik wilayah kepulauan membutuhkan kebijakan pembangunan yang sesuai.
Iman menjelaskan bahwa DPRD Kepri terus mengupayakan perjuangan regulasi tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan DPR RI.
Salah satu perkembangan penting adalah pembentukan panitia khusus (Pansus) di DPR RI. Iman juga menyebut dukungan anggota DPR RI daerah pemilihan Kepri, Endipat Wijaya, dalam mengawal aspirasi tersebut.
“Undang-Undang Daerah Kepulauan akan terus kita perjuangkan agar ke depan dapat terealisasi,” ujar Iman.
Menurutnya, regulasi khusus dapat memberikan landasan kebijakan yang lebih proporsional bagi daerah kepulauan.
Karakteristik geografis Kepri membutuhkan perhatian khusus dalam pembangunan konektivitas antarpulau, infrastruktur, dan pelayanan publik.
Kebijakan nasional juga perlu memperhitungkan kebutuhan masyarakat pesisir. Dengan begitu, pembangunan dapat menjangkau wilayah kepulauan secara lebih merata.
Iman menyebut perjuangan regulasi tersebut bukan hanya kepentingan Kepri. Sekitar tujuh provinsi dengan karakteristik kepulauan juga memiliki harapan serupa.
Isu lain yang mendapat perhatian dalam audiensi adalah pembangunan Tugu Bahasa di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang.
Mahasiswa mempertanyakan urgensi proyek tersebut di tengah keterbatasan fiskal daerah. Mereka menilai masih banyak kebutuhan masyarakat yang memerlukan perhatian lebih mendesak.
Menanggapi sorotan itu, Iman menjelaskan bahwa DPRD mengawasi secara ketat rencana pembangunan Tugu Bahasa. Pembahasan proyek tersebut juga mempertimbangkan berbagai aspek sebelum pelaksanaan.
Ia mengakui bahwa DPRD sempat mempertimbangkan kemungkinan menunda pembangunan. Namun, diskusi bersama Pemerintah Provinsi Kepri kemudian mempertimbangkan nilai strategis proyek tersebut.
Iman menilai Tugu Bahasa tidak sekadar menghadirkan bangunan fisik. Proyek ini juga berkaitan dengan sejarah, kebudayaan, pendidikan, dan potensi ekonomi daerah.
“Kita juga harus melihatnya dari berbagai sudut pandang, terutama nilai sejarah yang dimiliki Kepulauan Riau,” ungkap Iman.
Pulau Penyengat memiliki kedudukan penting dalam sejarah perkembangan bahasa dan kebudayaan Melayu. Warisan tersebut juga berkaitan erat dengan perjalanan bahasa Indonesia.
Karena itu, konsep pembangunan Tugu Bahasa tidak hanya mengandalkan monumen. Iman menjelaskan bahwa rancangan proyek juga mencakup fasilitas museum.
Museum tersebut direncanakan memuat informasi sejarah dan perkembangan bahasa Melayu. Pengunjung juga dapat mempelajari keterkaitannya dengan perjalanan bahasa Indonesia.
“Di dalamnya juga direncanakan ada museum yang menceritakan bagaimana sejarah bahasa Melayu berkembang hingga menjadi bagian penting dalam perjalanan bahasa Indonesia,” jelasnya.
Tugu Bahasa diharapkan menggerakkan ekonomi masyarakat
Iman juga melihat potensi ekonomi dari pengembangan kawasan sejarah dan budaya Pulau Penyengat.
Menurutnya, destinasi wisata sejarah dan edukasi dapat menarik lebih banyak pengunjung. Peningkatan kunjungan berpotensi menggerakkan berbagai usaha masyarakat setempat.
Sektor yang diharapkan mendapat manfaat meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), transportasi laut, perhotelan, serta kuliner.
Dengan pengelolaan yang optimal, kawasan tersebut berpotensi menciptakan perputaran ekonomi yang lebih luas.
Iman menegaskan bahwa pembiayaan pembangunan Tugu Bahasa tidak hanya mengandalkan anggaran daerah. Proyek tersebut juga mendapat dukungan anggaran pemerintah pusat.
“Ketika kunjungan wisata meningkat, perputaran ekonomi masyarakat juga akan bergerak,” tegasnya.
Ia berharap pembangunan tersebut memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Pengembangan kawasan Penyengat juga diharapkan memperkuat identitas sejarah dan budaya Kepulauan Riau.
Pertemuan dengan Aliansi Mahasiswa Se-Kawasan Tanjungpinang-Bintan berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, 10 November.
Melalui aksi damai dan audiensi, mahasiswa menyampaikan kritik serta tuntutan secara langsung kepada pimpinan DPRD Kepri.
Sejumlah persoalan yang mereka angkat menyentuh kebutuhan masyarakat. Mulai dari pemerataan infrastruktur, penggunaan anggaran daerah, hingga arah pembangunan kawasan bersejarah.
Iman memberikan penjelasan mengenai sejumlah kebijakan dan perjuangan DPRD. Forum tersebut juga mempertemukan aspirasi mahasiswa dengan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan. ADVERTORIAL
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
