BATAM (gokepri.com) – Aliansi Mahasiswa Kota Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Batam dan Kantor Wali Kota Batam, Kamis 18 Juni 2026.
Mahasiswa membawa sejumlah tuntutan yakni persoalan lingkungan dan arah pembangunan di daerah tersebut.
Koordinator aksi Alwi mengatakan, mahasiswa menilai laju pembangunan dan investasi di Batam belum diimbangi dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.
Kondisi itu, menurut mereka memicu berbagai persoalan yang kini dirasakan masyarakat, seperti banjir yang semakin sering terjadi dan persoalan sampah yang belum tertangani secara optimal.
“Hutan di rusak, setiap hujan banjir, rakyat menderita,” ujar dia.
Ia menegaskan, gerakan mahasiswa di daerah memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik dan tidak dapat dianggap sebagai aksi yang tidak berdampak terhadap dinamika nasional.
Selain menyampaikan sejumlah isu nasional, mahasiswa akan lebih menitikberatkan perhatian pada persoalan lingkungan hidup yang dinilai semakin mendesak untuk segera ditangani pemerintah daerah.
“Akar masalah Batam adalah paradoks pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sibuk mengejar investasi, tetapi persoalan dasar seperti lingkungan hidup dan pengelolaan sampah justru terabaikan,” ujarnya.
Aliansi Mahasiswa Kota Batam menyoroti berbagai aktivitas pembangunan yang dinilai berpotensi mengurangi daya dukung lingkungan, mulai dari berkurangnya kawasan resapan air, aktivitas reklamasi di wilayah pesisir, hingga perubahan fungsi kawasan tangkapan air di sekitar waduk.
Menurut dia, Batam sebagai wilayah kepulauan memiliki karakteristik lingkungan yang rentan sehingga pembangunan perlu dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem.
Selain itu, persoalan pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
“Tingginya volume sampah harian yang dihasilkan masyarakat dinilai membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih terintegrasi, mulai dari tahap pengurangan, pengangkutan hingga pengolahan akhir,” kata dia.
Menurut Alwi, berbagai persoalan lingkungan yang muncul saat ini tidak terlepas dari pembangunan yang kurang memperhatikan prinsip-prinsip ekologis.
“Kami menyoroti banjir yang semakin sering terjadi, berkurangnya kawasan resapan air, reklamasi pesisir yang berdampak pada hutan mangrove, hingga alih fungsi kawasan tangkapan air,” kata dia.
Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ancaman lingkungan yang lebih besar pada masa mendatang apabila tidak segera diantisipasi.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti persoalan sampah yang hingga kini dinilai belum menunjukkan penyelesaian yang signifikan.
“Tingginya volume sampah harian di Batam, harus diimbangi dengan sistem pengelolaan yang lebih efektif dan berkelanjutan,” kata dia.
Mahasiswa juga mengkritisi reklamasi pesisir dan penyempitan ruang hidup masyarakat yang terjadi di sejumlah wilayah.
“Semua itu akan kami suarakan. Ketika tidak ada pemangku kepentingan yang datang menemui kami, kami akan membakar ban di depan gedung DPRD sebagai bentuk protes,” tegas Alwi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam, Kamaluddin, menyatakan pihaknya akan menerima dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut.
“Kami terbuka menerima masukan dari mahasiswa dan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan tentu akan kami pelajari serta tindak lanjuti sesuai dengan kewenangan yang ada,” kata Kamaluddin.
Ia menegaskan DPRD siap menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam mencari solusi atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik, termasuk isu lingkungan hidup, banjir, dan pengelolaan sampah di Kota Batam. *
Penulis: Engesti
