Protes warga di Johor, Malaysia, membuka celah tata kelola proyek pusat data. Pemerintah daerah mengakui pembangunan pusat data terlalu dekat dengan kawasan permukiman.
ISKANDAR PUTERI, Malaysia (gokepri) – Di belakang deretan rumah di Taman Nusantara Prima, Iskandar Puteri, Malaysia, suara mesin berat terdengar hampir setiap hari. Debu tipis kerap melayang dari balik pagar proyek, menempel di jendela dan halaman rumah warga. Sebagian rumah juga dindingnya retak. Di tempat yang dulu berupa bukit hijau yang sejuk, kini tanah diratakan untuk pembangunan pusat data raksasa.
Polemik pembangunan pusat data di kawasan permukiman Johor kini memicu reaksi dari pemerintah daerah. Seorang anggota parlemen negara bagian Johor menyebut proyek tersebut seharusnya menjadi “pelajaran” bagi pemerintah agar tidak lagi menempatkan fasilitas teknologi besar terlalu dekat dengan perumahan.
Baca Juga:
- Raksasa Teknologi Dunia Bangun Pusat Data di Batam
- Mengapa Johor Memperketat Investasi Pusat Data
- Zona Ekonomi Johor-Singapura, RI Kehilangan Peluang Investasi Pusat Data?
Anggota Dewan Undangan Negeri Kota Iskandar, Pandak Ahmad, mengatakan pemerintah negara bagian seharusnya lebih dulu berkonsultasi dengan warga sebelum memulai proyek pusat data berskala besar.
“Ini memang sesuatu yang harus menjadi pelajaran,” kata Pandak dalam konferensi pers pada 11 Maret bersama operator pusat data asal Beijing, ZData.
Kontroversi ini berawal dari proyek pembangunan pusat data di dekat kawasan Taman Nusa Bayu, Iskandar Puteri. Pada 2024, perusahaan ZData—yang beroperasi di Malaysia melalui anak perusahaan Computility Technology—bersama perusahaan teknologi Jepang NTT Data Group membeli lahan seluas 43,5 hektare di kawasan tersebut.
Pembangunan fisik dimulai pada awal 2025. Proyek itu termasuk meratakan sebuah bukit yang sebelumnya menjadi pemandangan alami di belakang kawasan permukiman. Sejak saat itu, warga mulai merasakan dampak langsung dari aktivitas konstruksi. Di beberapa titik, pagar proyek berdiri tepat di belakang rumah penduduk.
Ramli Paiman, 65 tahun, salah satu warga Taman Nusantara Prima, mengatakan kehidupan sehari-hari warga berubah sejak pembangunan dimulai. Debu dari lokasi proyek, kata dia, kerap masuk ke rumah-rumah warga.
“Debu akan jatuh dari langit masuk ke rumah kami,” ujarnya kepada The Straits Times.
Selain polusi debu, warga juga mengeluhkan banjir yang kerap muncul di jalan sekitar permukiman saat hujan deras. Ramli menduga perubahan kontur tanah akibat pembangunan memperburuk drainase di kawasan tersebut.
Ia juga menyebut munculnya retakan di beberapa rumah yang diduga akibat getaran dari pekerjaan pemancangan tiang fondasi proyek. Pembukaan lahan yang luas juga memicu kemunculan hewan liar seperti babi hutan dan ular di sekitar permukiman. Bagi Ramli, perubahan lingkungan itu terasa ironis. Ia mengaku memilih rumah tersebut karena suasana alamnya yang tenang.
“Saya punya dua properti, tapi saya memilih tinggal di sini karena ada bukit yang indah di belakang rumah. Itu jarang ada di Iskandar Puteri,” katanya. “Sekarang warga merasa tidak nyaman.”
Keresahan warga memuncak pada 7 Februari ketika penduduk Nusa Bayu menggelar aksi protes. Mereka menuntut kantor Menteri Besar Johor memberikan penjelasan lebih transparan mengenai rencana pembangunan pusat data serta dampaknya terhadap pasokan listrik dan air.
Protes tersebut mencerminkan ketegangan yang lebih luas di Johor. Negara bagian itu sedang berlomba menarik investasi pusat data bernilai miliaran dolar, terutama melalui inisiatif Zona Ekonomi Khusus Johor-Singapura (Johor-Singapore Special Economic Zone/JS-SEZ).
Johor kini muncul sebagai salah satu pusat data terbesar di Asia Tenggara. Hingga November 2025, pemerintah negara bagian telah menyetujui 51 fasilitas pusat data dengan total investasi mencapai 182,96 miliar ringgit Malaysia.
Pertumbuhan pesat ini tidak terlepas dari posisi strategis Johor yang berdekatan dengan Singapura—salah satu pasar data terbesar di kawasan. Keterbatasan lahan dan regulasi energi di Singapura membuat banyak operator teknologi mencari lokasi alternatif di seberang Selat Johor.
Namun, lonjakan investasi ini juga memunculkan tantangan baru. Ketika kawasan industri yang sudah mapan mulai penuh, sejumlah pengembang mulai melirik lahan yang lebih dekat dengan kawasan permukiman. Kondisi itulah yang kini memicu konflik dengan masyarakat lokal.
Pandak Ahmad mengatakan sebagian proyek pusat data disetujui sebelum keluhan warga muncul. Sebagai wakil rakyat, ia mengatakan tugasnya kini adalah meminimalkan dampak proyek terhadap masyarakat sekitar.
“Karena persetujuan sudah diberikan sebelumnya, kami sebagai wakil rakyat harus berusaha mengurangi masalah seperti debu dan banjir kilat,” ujarnya.
Sementara itu, pihak operator pusat data juga membantah bahwa seluruh keluhan warga berasal dari proyek mereka. Direktur Computility Technology Yeo Yong Hwang mengatakan sebagian masalah debu kemungkinan berasal dari lahan lain di sekitar proyek.
Saat mengajak wartawan mengunjungi lokasi pembangunan pada 11 Maret, Yeo menunjuk sebidang lahan kosong di luar kompleks pusat data. “Itu bukan tanah saya,” katanya. “Jadi kemungkinan masalahnya bukan dari kami.”
Menurut Yeo, perusahaan telah mengeluarkan hampir satu juta ringgit untuk kegiatan seperti pencucian mobil gratis bagi warga, pembersihan jalan, serta penyemprotan air untuk mengurangi debu di sekitar lokasi proyek.
Perusahaan juga menginvestasikan puluhan juta ringgit untuk sistem daur ulang air yang digunakan untuk mendinginkan pusat data.
Di sisi lain, pengembang kawasan industri Tropicana Firstwide juga menegaskan bahwa mereka tidak memiliki atau mengendalikan lahan di sekitar fasilitas ZData. Perusahaan itu menyatakan pekerjaan mereka terbatas pada pembangunan jalan, drainase, dan akses utilitas di area umum kawasan industri.
Meski demikian, Pandak mengakui lokasi proyek yang terlalu dekat dengan empat kawasan perumahan merupakan persoalan yang tidak ideal. Ia menilai pembangunan pusat data di masa depan sebaiknya ditempatkan di kawasan industri yang lebih sesuai, seperti Southern Industrial and Logistics Cluster atau Nusajaya Tech Park.
Menurut dia, pemerintah Johor memang menerapkan kebijakan yang ramah investasi untuk mempercepat persetujuan proyek, terutama dalam sektor teknologi yang dianggap mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi dan menahan arus tenaga kerja terampil yang selama ini pindah ke Singapura.
Namun pengalaman di Iskandar Puteri menunjukkan bahwa percepatan investasi juga perlu diimbangi dengan komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat.
“Jika kawasan yang digunakan untuk pusat data berada dekat dengan rumah penduduk, seharusnya ada konsultasi atau negosiasi dengan warga,” kata Pandak.
Ia berharap kontroversi ini menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah dalam merencanakan proyek-proyek teknologi di masa depan.
“Ke depan ini harus menjadi pelajaran, supaya persepsi masyarakat yang sekarang negatif terhadap pusat data bisa berubah menjadi positif setelah proyek selesai dan memenuhi semua syarat yang ditetapkan,” ujarnya. STRAITS TIMES
Baca Juga: Pusat Data Indonesia Tumbuh Pesat, Kapasitas Diproyeksi Naik Dua Kali Lipat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
