Data Kependudukan Tak Sinkron, Apa Upaya Pemko Batam?

Data kependudukan batam
Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra memimpin rapat koordinasi sinkronisasi data kependudukan di Kantor BP Batam, Jumat (24/4/2026), sebagai upaya memperbaiki basis data untuk kebijakan publik yang lebih tepat sasaran. Foto: Diskominfo Batam

BATAM (gokepri) — Pemerintah Kota Batam mempercepat sinkronisasi data kependudukan untuk memastikan kebijakan publik lebih tepat sasaran, terutama di sektor tenaga kerja dan pendidikan.

Langkah ini dibahas dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Data Kependudukan yang dipimpin Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra di Kantor BP Batam, Jumat (24/4/2026) malam. Pembenahan data dinilai menjadi fondasi perencanaan pembangunan yang lebih akurat.

Pemerintah Kota Batam memulai perbaikan melalui pendataan berbasis RT dan RW di seluruh kecamatan. Data ini kemudian akan diintegrasikan lintas instansi agar menjadi rujukan tunggal dalam pengambilan kebijakan.

HBRL

Baca Juga: Disdukcapil Batam Inovasi Layanan, Urus Dokumen Kependudukan Satu Hari Selesai

“Sinkronisasi data ini menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk melihat kondisi tenaga kerja dan kebutuhan pendidikan secara lebih akurat,” ujar Li Claudia Chandra, Wakil Wali Kota Batam.

Selain memperbarui data, Pemko Batam juga menyiapkan pengendalian arus masuk penduduk secara lebih terukur. Pemantauan diperkuat di pintu utama seperti Pelabuhan Batu Ampar dan Sekupang untuk memastikan mobilitas penduduk tercatat dengan baik.

Upaya ini diharapkan memperbaiki kualitas data yang selama ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil. Berdasarkan data konsolidasi bersih semester II 2025 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah penduduk Batam tercatat 1.394.459 jiwa.

Pembenahan data juga menyasar sektor ketenagakerjaan. Data Dinas Tenaga Kerja Kota Batam menunjukkan tenaga kerja ber-KTP luar Batam mencapai 199.473 orang, lebih tinggi dibanding tenaga kerja ber-KTP Batam sebanyak 177.830 orang.

Menurut Li, data yang akurat akan membantu pemerintah merancang program peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal sekaligus menjaga keseimbangan kebutuhan industri.

“Dengan data yang valid, kita bisa menghitung kebutuhan dari hulu ke hilir, dari pendidikan hingga dunia kerja,” ujarnya.

Perbaikan data juga berdampak pada perencanaan sektor pendidikan. Kebutuhan ruang kelas dan fasilitas pendidikan akan disusun berdasarkan data kelahiran yang lebih akurat, sehingga selaras dengan proyeksi tenaga kerja di masa depan.

Pemko Batam mendorong kolaborasi antarperangkat daerah untuk mempercepat integrasi data. Dengan basis data yang lebih presisi, kebijakan dan anggaran diharapkan lebih tepat sasaran dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Baca Juga: E-KTP di Batam Mulai Diganti Jadi Identitas Kependudukan Digital

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait