BATAM (gokepri) – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I menunggu finalisasi konsesi dari Kementerian Perhubungan untuk mengelola area labuh jangkar di Pulau Nipah, Kota Batam. Jika disetujui, langkah ini menjadi peluang besar untuk menghidupkan kembali aktivitas maritim nasional yang kini didominasi Singapura dan Malaysia.
General Manager Pelindo Regional 1 Batam, Digdo Widiono, mengatakan pengelolaan area labuh jangkar ini sangat strategis. Pulau Nipah berada di jalur lalu lintas padat Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.
“Namun, banyak aktivitas ship-to-ship (STS) dan kapal lay-up justru lebih memilih negara tetangga, ini yang ingin kami ubah,” kata Digdo di Batam pada Jumat, 1 Agustus 2025.
Saat ini, Pelindo telah bekerja sama dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam layanan pandu dan tunda kapal. Namun, konsesi pengelolaan labuh jangkar di Nipah akan membuka layanan yang lebih luas. Pelindo akan menyediakan berbagai layanan marine, seperti STS, tempat tunggu kapal (waiting order), hingga layanan parkir jangka panjang (lay-up).
Menurut Digdo, Pelindo siap bersaing menarik pangsa pasar yang kini didominasi negara tetangga. “Jika kita hanya bisa menarik sebagian kecil dari lalu lintas kapal yang sekarang ada di Malaysia atau Singapura, itu sudah akan memberikan dampak ekonomi yang besar bagi daerah,” ujarnya.
Dari sisi investasi, Pelindo masih menunggu kepastian konsesi sebelum menyiapkan kebutuhan operasional seperti armada kapal, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung lainnya. Area labuh jangkar di Nipah diperkirakan dapat dikelola dengan skema jangka panjang selama 30 tahun berdasarkan hasil kajian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Baca Juga: Alami Intimidasi di Perairan Pulau Nipah, Nelayan Batam Minta Perlindungan Pemerintah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
