BATAM (gokepri.com) – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Suhadi, menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepri yang terus merugi. Ia mengungkapkan, semua BUMD yang beroperasi di tahun 2024 belum menunjukkan keuntungan, meski tetap mendapat subsidi dari pemerintah.
“BUMD ini selalu menerima suntikan dari APBD, tetapi kinerjanya belum menghasilkan dividen,” ujarnya saat ditemui di Batam, Rabu 6 November 2024.
Anggota Fraksi Partai NasDem ini menilai, perlu dilakukan audit eksternal untuk menilai kinerja tiga BUMD yang dinilai belum berdampak positif bagi daerah.
Baca Juga: DPRD Kepri Setujui Ranperda Pendirian BUMD Energi Jadi Perda
“Kinerja BUMD jelek. Tiga BUMD ini belum ada dividen. Saya rasa perlu diaudit eksternal agar jelas penyebabnya,” ujarnya.
Suhadi menyebut beberapa BUMD seperti PDAM Tirta Kepri dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) menurutnya masih belum memberikan keuntungan bagi Kepri.
“Kalau memang pengelolaan tidak maksimal, melibatkan pihak swasta bisa menjadi solusi agar BUMD yang tidak sehat ini bisa kembali bugar dan menghasilkan keuntungan bagi daerah,” terang Suhadi.
Ia juga mempertanyakan nasib pengelolaan pelabuhan yang terus merugi dan hingga kini belum menunjukkan hasil.
“Kami sudah rapat dengan Bapenda terkait salah satu sektor penghasil bagi Kepri ini. BUMD seharusnya menopang PAD, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Subsidi terus tanpa untung, ini jelas merugikan,” ungkapnya.
Suhadi menyoroti beberapa sektor yang tidak mencapai target, seperti laboratorium dengan target Rp2,8 miliar namun realisasinya hanya Rp150 juta.
Begitu pula dengan retribusi penjualan tanaman di KLHK Lab PU yang hanya mencapai Rp145 juta dari target Rp2,8 miliar, serta laboratorium kesehatan hewan yang ditargetkan Rp325 juta namun masih nol.
Anggota Komisi II DPRD Kepri ini berharap BUMD dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), namun kenyataannya pemerintah harus kecewa melihat kinerja BUMD saat ini.
“Kami berharap PAD bertambah dari usaha BUMD, tapi belum ada tanda-tanda,” keluhnya.
Data yang ia miliki menunjukkan bahwa tahun ini Pemerintah Provinsi Kepri mengalokasikan anggaran untuk BUP sebesar Rp20 miliar, Tirta Kepri Rp4,5 miliar, dan Pembangunan Kepri Rp5 miliar.
“Kami harap ada dividen. Kami akan panggil mereka untuk mempertanggungjawabkan kinerja buruk ini. Bila perlu, mereka sebaiknya mengundurkan diri jika tidak mampu mengelola BUMD ini,” tegas Suhadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
