JAKARTA (gokepri.com) – Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG sangat jauh melampaui target. Ini menjadi dasar Pemerintah tengah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG). Sebab, jumlah tersebut dinilai membebani anggaran negara hingga Rp 1 triliun setiap bulan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan program ini semula dirancang memiliki sekitar 21.000 titik dapur MBG di seluruh Indonesia. Namun dalam perkembangannya, jumlah tersebut membengkak menjadi 27.877 titik.
Menurut Zulhas, kenaikan jumlah dapur mencapai 6.877 titik itu diduga terjadi akibat praktik jual-beli titik SPPG yang tidak sesuai dengan perencanaan awal pemerintah.
“Terjadi jual-beli titik yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada pembengkakan 6.877 titik,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Lonjakan jumlah dapur tersebut berdampak langsung terhadap kebutuhan anggaran program. Pasalnya, setiap SPPG mendapatkan insentif operasional sebesar Rp 6 juta per hari.
Jika dikalkulasikan, tambahan ribuan dapur itu berpotensi menambah pengeluaran negara lebih dari Rp 1 triliun setiap bulan. Dalam setahun, angka tersebut dapat mencapai sekitar Rp 12 triliun.
“Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp 6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun. Ini yang perlu ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” ujarnya.
Permasalahan serupa juga ditemukan pada wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Dari target awal sekitar 2.000 titik dapur, jumlah yang tercatat saat ini mencapai 8.617 titik.
Zulhas menyebut sebagian besar titik tersebut bahkan telah mengantongi surat keputusan (SK) resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN).
“3T itu di data ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik, dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah bersama BGN dan kementerian terkait akan melakukan penataan ulang agar pelaksanaan MBG berjalan lebih efektif dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Proses evaluasi ini ditargetkan rampung dalam waktu sekitar satu bulan.
Munculnya ribuan titik yang dinilai berlebih memunculkan pertanyaan apakah pemerintah akan menutup sebagian dapur MBG yang sudah beroperasi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tidak menampik opsi tersebut sedang dipertimbangkan. Namun, menurutnya pemerintah masih melakukan pendataan dan verifikasi sebelum mengambil keputusan final.
“Ya pasti salah satunya arahnya ke sana, tapi kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata, dilihat dan diinventarisir kondisinya seperti apa,” kata Prasetyo.
Meski begitu, pemerintah memastikan evaluasi tidak akan mengganggu distribusi makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Dapur yang sudah berjalan tetap diminta beroperasi sambil menunggu hasil penataan ulang.
“Kita target satu bulan ini harus selesai. Yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Catatan-catatan perbaikan tetap harus dilakukan, dan yang sudah baik juga harus terus diawasi supaya kualitasnya terjaga,” tegasnya. *
(sumber: detik.com)
