Jakarta (gokepri.com) – Sejumlah lembaga dan instansi meneken kesepakatan bersama untuk pengawasan dan pengamanan pemanfaatan sumber daya ikan di laut Natuna Utara di Badan Keamanan Laut (Bakamla), Jakarta, Jumat (21/2/2020). Kesepakatan ini ditandatangani Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI, Polri, Bakamla, PT Pertamina, Aliansi Nelayan Indonesia, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, dan Kelompok Nelayan Mandiri.
Menko Polhukam Mahfud Md turut hadir menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama itu.
“Hari ini kami 13 pejabat utama yang bertanggung jawab langsung di dalam pengendalian pengelolaan kelautan Indonesia untuk menjaga keutuhan teritori dan membangun kehidupan ekonomi di laut Natuna, telah melakukan penandatanganan naskah kerja sama, kesepakatan untuk bersinergi di dalam melaksanakan tugas-tugas, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih atau tidak terjadi kekosongan penanganan,” kata Mahfud di Markas Bakamla.
Kesepakatan itu disebut Mahfud sebagai bagian dari upaya menangkal kapal-kapal asing masuk ke wilayah Indonesia. Dia mengakui bahwa selama ini kehadiran negara kurang, sehingga perlu dibuat volume peningkatan kehadiran khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sampai ke laut lepas.
“Itu kita jaga dengan kegiatan-kegiatan patroli dan kegiatan ekonomi nantinya,” ujarnya.
