BATAM (gokepri) – Modus baru penipuan sertifikat tanah bermunculan. Mengincar ratusan korban di Kepulauan Riau.
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Riau mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok penerbitan sertifikat tanah. Modus kejahatan ini kerap dilakukan oknum yang mengaku dari instansi pemerintahan.
“Kami mengimbau kepada pemohon supaya permohonannya dilakukan di kantor BPN, jangan melalui yang lain,” kata Kepala Kanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin, di Mapolda Kepri, Batam, Kamis (3/7).
Nurus menjelaskan, maraknya tindak pidana terkait tanah dan lahan mendorong BPN Kepri bekerja sama dengan Polda Kepri dan Kejaksaan. Kolaborasi ini bertujuan memberantas praktik mafia tanah yang kian meresahkan.
“BPN bersama Polda Kepri dan Kejati berkolaborasi bersama mencegah penipuan penerbitan sertifikat dengan berbagai modus operandi,” ujarnya.
Kerja sama ini telah membuahkan hasil. Sebuah jaringan mafia tanah berhasil diungkap. Mereka menipu 247 pemohon sertifikat di Tanjungpinang, Bintan, dan Batam. Total kerugian yang diderita masyarakat mencapai Rp 16,84 miliar.
Tujuh tersangka dengan peran berbeda-beda telah ditangkap. Mereka berinisial ES, RAZ, MR, ZA, LL, KS, dan AY. Beberapa di antaranya mengaku sebagai anggota Satgas Mafia Tanah, petugas ukur BPN, hingga mempromosikan aksinya di media sosial.
Tersangka ES, yang disebut sebagai otak pelaku, bekerja sama dengan RAZ yang berkedudukan di Jakarta. RAZ berperan sebagai pembuat desain sertifikat, baik analog maupun elektronik. Ia menggunakan aplikasi penyunting seperti Adobe Photoshop, lalu mencetaknya di kertas garuda yang dibeli dari platform e-commerce.
RAZ menerima contoh dari ES untuk membuat sertifikat. Ia kemudian membuat kode batang (barcode) menggunakan aplikasi generator dan mendesain situs web “sentuhtanahku.id”.
Situs ini dibuat dengan menyewa layanan web hosting berbayar. File atau desain sertifikat yang telah dibuat disimpan dalam cloud server di situs tersebut. “Apabila kode batang yang tertera di sertifikat elektronik di-scan, maka akan diarahkan untuk membuka situs yang dibuat oleh tersangka, seolah-olah resmi milik Kementerian ATR/BPN,” kata Nurus.
Nurus menegaskan, pengecekan tanah yang asli milik BPN hanya bisa dilakukan melalui aplikasi Sentuh Tanahku atau situs web resmi BPN, atrbpn.go.id. “Memang agak mirip, tetapi yang asli itu sentuhtanahku.go.id,” jelasnya.
Selain mengurus sertifikat tanah di kantor BPN, masyarakat diimbau untuk selalu mengecek keasliannya melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Nurus juga mengingatkan bahwa penandatangan sertifikat asli adalah Kepala BPN atau Kepala Seksi atas nama Kepala. “Tidak ada yang menandatangani sertifikat kepala kanwil atau menteri ATR/BPN,” tegasnya. ANTARA
Baca Juga: Modus Baru Mafia Tanah, Tipu Ratusan Korban dengan Sertifikat dan Website Palsu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
