Wartawan Dihalangi Meliput Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di KPU Lingga

KPU Lingga
Foto: istimewa

Lingga (gokepri) – Wartawan Lingga melayangkan protes ketika dihalangi meliput rapat pleno rekapitulasi suara di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lingga pada Jumat 1 Maret 2024.

Kecaman datang dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lingga ihwal pelarangan liputan tersebut. Sekretaris PWI Lingga, Iman Arifandy, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PWI Kepri dan PWI Pusat terkait kejadian tersebut. PWI siap memberikan bantuan hukum kepada wartawan yang mengalami pengusiran oleh pihak KPU Lingga.

“Apabila diminta, PWI siap memberikan pendampingan. Sikap menghalangi-halangi, mengusir, atau menutup akses terhadap wartawan yang hendak melakukan tugas-tugas jurnalistik adalah bentuk arogansi kekuasaan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik, apalagi ini menyangkut kepentingan umum,” tegas Iman.

Baca Juga: 

KPU Lingga
Sekretaris PWI Lingga, Iman Arifandy. Foto: PWI Lingga

Iman, yang juga Redaktur media Selingga.com, mengecam pengusiran wartawan tersebut. Menurutnya, dalam melaksanakan tugasnya, jurnalis mendapat perlindungan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia.

“Adanya undang-undang tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, kita sangat menyayangkan sikap dari KPU Lingga, padahal selama ini hubungan berjalan sangat baik,” tambahnya.

PWI Lingga telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengupayakan langkah-langkah hukum terkait pengusiran wartawan tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi lagi pengusiran wartawan yang sedang melakukan tugas peliputan di Lingga.

“Pengusiran yang terjadi ini masuk dalam kategori kekerasan yang dialami pers dan ini melanggar Pasal 18 Undang-undang No. 40 Tahun 1999. Pasal tersebut mengatur ketentuan pidana dengan memberikan sanksi terhadap barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum, menghambat fungsi, tugas, dan peran wartawan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh ketentuan perundangan-undangan,” terang Iman.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari KPU Lingga terkait dugaan pelarangan wartawan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Ads bp batam 2026 baru

Penulis: Jamariken Tambunan

Pos terkait