Verifikasi Pulau di Kepri Ditargetkan Tuntas Tahun Ini

verifikasi pulau di kepri
Pulau Berhala di Lingga yang menjadi sengketa antara Provinsi Kepri dan Jambi.

Jakarta (gokepri.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan melakukan verifikasi nama dan batas wilayah untuk mengurangi konflik. Tahun ini, Kemendagri menanggarkan verifikasi terhadap 482 data pulau di 13 provinsi, salah satunya Kepri.

“Di tahun anggaran 2021 ini, Ditjen Adwil akan melakukan verifikasi terhadap 482 data pulau di 13 provinsi. Yakni Aceh, Kalbar, Kalsel, Kepri, Sumbar, Sulsel, Sulut, Jatim, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, dan Papua Barat. Penamaan dan penegasan batas wilayah membantu penetapan batas administrasi untuk mengurangi konflik,” ujar Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal.

Safrial menyampaikan rencana verifikasi itu dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Toponimi dan Batas Wilayah pada Senin (25/1/2021). Rakornasi ini untuk mengoordinasikan penyelenggaraan pembakuan nama rupabumi. Khususnya pulau-pulau yang belum memiliki nama dan batas wilayah daerah yang belum terselesaikan.

Pasalnya, nama merupakan bagian yang memiliki kontribusi penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui penamaan, kita bisa mengidentifikasi sesuatu hal, baik itu yang berwujud maupun yang abstrak.

Tak hanya itu, Rakornas juga digelar, mengingat pentingnya toponimi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, percepatan penyelesaian batas daerah dan mendefinitifkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) sangat penting dalam kondisi saat ini.

“Pemerintah sedang memulihkan perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19. Salah satu upaya pemulihan melalui kemudahan izin investasi yang diatur dalam UU Cipta Kerja. Dalam UU itu, diamanatkan soal RTRW yang memang terkait dengan izin investasi di daerah,” ujarnya.

Safrial menambahkan, jajarannya mencatat terdapat 979 segmen batas daerah. Dari angka itu, telah diselesaikan 138 segmen batas provinsi (84%) dan 527 segmen kab/kota (64,74%).

“Saat ini terdapat 34 Rancangan Permendagri tentang batas daerah yang sejak Tahun 2019 telah tercapai. Nantinya itu akan diharmonisasi untuk segera ditetapkan dalam Permendagri sebagai acuan dasar penyusunan revisi RTRW,” jelas Safrizal.

Safrizal berjanji akan terus mendorong percepatan penyelesaian batas antar daerah sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja. Menurutnya, jika penegasan batas daerah terkatung-katung hingga berkonflik, hal ini akan menghambat iklim usaha. Terlebih lagi banyak daerah-daerah yang sudah diincar investor, tapi terkendala soal RTRW.

Baca juga: Pulau-Pulau Penyangga Batam Bersiap Sekolah Tatap Muka

Selain batas wilayah daerah, Rakornas juga membahas perlunya percepatan revisi dua Permendagri. Yakni Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Dan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah dan Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah dan Ibu Kota, dan Pemindahan Ibu Kota.

“Revisi ini sangat penting, terutama terkait dengan penamaan pulau. Kita belajar dari kasus-kasus yang berkaitan dengan teritori. Seperti sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan maupun gugatan teritorial maritim di Laut Cina Selatan. Pemberian identitas dan nama menjadi kunci penting,” jelas Safrizal. (wan)

BAGIKAN