KHL dan Pertumbuhan Ekonomi Jadi Penentu Upah 2027

Cara cek BSU 2026
Pekerja menyelesaikan pesanan produk tekstil untuk ekspor di pabrik PT Sari Warna Asli Tekstil (Sari Warna) Solo, Jawa Tengah. ANTARAFOTO/Maulana Surya

Pemerintah menggunakan KHL, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar penghitungan upah. Dewan Pengupahan daerah turut menentukan nilai alfa.

JAKARTA (gokepri) – Penetapan upah minimum 2027 akan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan di setiap daerah. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menghitung penyesuaian upah agar kepentingan pekerja dan keberlangsungan usaha tetap terjaga.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, pemerintah membutuhkan data yang menggambarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Data tersebut menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan pengupahan.

“Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/11).

Baca Juga: Formula Upah 2027 Mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak

Pemerintah telah menyampaikan pedoman penghitungan upah minimum 2027 kepada seluruh gubernur melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.

Pedoman tersebut menindaklanjuti berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Regulasi itu mengatur sejumlah ketentuan mengenai pengupahan.

Dalam pedoman tersebut, pemerintah menggunakan formula penyesuaian upah minimum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Aturan ini mengubah kedua Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Formula tersebut memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan nilai alfa sebagai pengali. Hasil perhitungan itu menjadi dasar penyesuaian upah minimum tahun berjalan untuk menentukan upah minimum 2027.

Pemerintah menetapkan rentang nilai alfa sebesar 0,50 hingga 1. Variabel ini mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ads bp batam 2026 baru

Yassierli menjelaskan, penentuan nilai alfa perlu mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan. Perbandingan antara upah minimum dan KHL juga menjadi salah satu pertimbangan.

“Nilai alfa merupakan variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan,” ujarnya.

Dewan Pengupahan Provinsi akan menentukan nilai alfa untuk penghitungan Upah Minimum Provinsi (UMP). Sementara itu, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menentukan nilai alfa untuk penghitungan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Pembagian kewenangan tersebut memberi ruang bagi masing-masing daerah untuk mempertimbangkan karakteristik ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan setempat.

Kebutuhan Hidup Layak Jadi Acuan

Selain formula penyesuaian, pemerintah menggunakan data KHL 2026 sebagai dasar penghitungan upah minimum 2027.

Pemerintah menggunakan data KHL tingkat provinsi untuk menghitung UMP. Adapun penghitungan UMK mengacu pada data KHL masing-masing kabupaten/kota.

Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menggunakan metodologi akademis. Dengan acuan ini, pemerintah mempertimbangkan kebutuhan hidup masyarakat dalam merumuskan kebijakan pengupahan.

Dalam pedoman tersebut, gubernur wajib menetapkan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi persyaratan.

Khusus upah minimum sektoral, gubernur mengacu pada rekomendasi Dewan Pengupahan. Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan upah minimum sesuai karakteristik sektor usaha.

Yassierli mengingatkan seluruh gubernur agar memperhatikan jadwal penetapan upah minimum 2027. Seluruh ketentuan mengenai UMP, UMSP, UMK, dan UMSK mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

Sementara itu, pemerintah mengatur mekanisme tersendiri untuk pengupahan pada usaha mikro dan kecil. Besaran upah mengacu pada kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja atau buruh.

Namun, kesepakatan tersebut harus memenuhi batas minimum sebesar 50 persen dari upah minimum yang berlaku. ANTARA

Baca Juga: Syarat BSU Upah Maksimal Rp 3,5 Juta/Bulan, Daerah UMK Lebih Tinggi Gimana?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Pos terkait