RUU Perampasan Aset mencakup aset hasil korupsi hingga penipuan digital. DPR juga menyiapkan mekanisme pengawasan agar kewenangan negara tidak disalahgunakan.
JAKARTA (gokepri) – Perampasan aset tidak hanya menyasar hasil korupsi. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset juga mencakup sejumlah kejahatan lain, termasuk penipuan dan penggelapan yang merugikan masyarakat luas.
Cakupan tersebut membuka peluang bagi negara untuk memulihkan kerugian korban melalui aset hasil kejahatan. Persoalan ini menjadi salah satu pokok pembahasan DPR setelah parlemen menyetujui RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan, rancangan aturan itu mencakup tindak pidana korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, serta penyelundupan manusia.
Baca Juga: Setelah 18 Tahun, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR
RUU tersebut juga mencakup penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat.
“Selain korupsi, ada tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya,” kata Habiburokhman dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR, Jakarta.
Ia menambahkan, cakupan tersebut juga meliputi perdagangan orang serta penipuan dan penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Wakil Ketua Panitia Kerja RUU Perampasan Aset Komisi III DPR Soedeson Tandra mengatakan, aturan tersebut dapat membuka jalan bagi pengembalian aset hasil penipuan dan penggelapan kepada korban.
Ia mencontohkan kasus koperasi dan perusahaan perjalanan wisata ilegal yang menghimpun dana masyarakat. Dalam kasus seperti itu, pelaku bisa menjalani hukuman pidana, tetapi korban belum tentu memperoleh kembali uang mereka.
Menurut Soedeson, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum cukup menjawab persoalan pemulihan kerugian masyarakat. Sebab, hukuman penjara terhadap pelaku tidak otomatis mengembalikan aset yang berasal dari kejahatan.
“Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban,” kata Soedeson di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Melalui RUU tersebut, negara dapat merampas aset hasil penipuan dan penggelapan sepanjang tindak pidananya menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. Hasil pengelolaan atau penjualan aset itu dapat digunakan untuk memulihkan kerugian korban.
Habiburokhman juga menyoroti penipuan yang menggunakan teknologi informasi, seperti investasi bodong dan perdagangan saham palsu. Menurut dia, banyak korban mendatangi Komisi III DPR untuk mengadukan kerugian yang belum memperoleh penyelesaian.
Pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan
Perluasan kewenangan perampasan aset membawa konsekuensi penting. Negara membutuhkan mekanisme pengawasan agar aparat tidak menggunakan kewenangan tersebut secara sewenang-wenang.
Habiburokhman mengatakan RUU itu mengatur pengawas independen yang mendapat penunjukan Presiden dan persetujuan DPR. Rancangan aturan tersebut juga memuat prinsip pembuktian berimbang dan transparansi digital.
“Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR. Lalu, ada beban pembuktian yang berimbang dan ada transparansi digital,” ujarnya.
Soedeson menjelaskan, RUU itu juga mengatur pembentukan badan independen untuk mengelola barang sitaan dan rampasan. Presiden nantinya mengatur struktur organisasi badan tersebut, yang dipimpin seorang kepala badan.
Badan itu bertugas menyimpan, mengelola, dan menjual aset. Hasil penjualan dapat digunakan untuk memulihkan kerugian keuangan negara maupun dibagikan kepada masyarakat yang mengalami kerugian.
Namun, Soedeson menegaskan negara tidak dapat merampas aset tanpa melalui mekanisme pengadilan. Ketentuan tersebut menjadi salah satu pembatas kewenangan aparat penegak hukum.
“Tidak ada satu pun yang dapat dirampas begitu saja tanpa proses pengadilan. Perampasan harus mendapat izin pengadilan, begitu pula penyitaan,” katanya.
Setelah 18 tahun bergulir di parlemen, DPR menyetujui RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026). ANTARA
Baca Juga: UU Perampasan Aset Disahkan Paling Lambat 15 Desember 2026
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News







