UU HPP: UMKM Tak Kena PPh, Ini Penjelasan Dirjen Pajak

UMKM PPh
Popo Mulyadi, pemilik Paramount Bakery. Usaha roti ini memakai gas bumi PGN sebagai bahan bakar sejak tahun 2019. (foto: Dok PGN)

Batam (gokepri.com) – Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan penghasilan bruto hingga Rp500 juta tidak lagi kena pajak penghasilan (PPh). Ketentuan ini berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang baru disahkan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor menyampaikan bahwa pemerintah memberlakukan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

“Pemerintah memperkenalkan pengaturan baru mengenai besarnya bagian peredaran bruto yang tidak dikenai pajak dalam satu tahun pajak sebesar Rp500 juta, sebagai insentif tambahan bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) UMK yang dikenai PPh Final,” tutur Neilmaldrin dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (10/10).

Menurutnya, aturan baru tersebut untuk memberikan dukungan kepada para pelaku UMK.

Serta untuk menciptakan keadilan antara pelaku UMK yang kena PPh Final dan WP OP yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) berdasarkan ketentuan umum.

Secara umum, WP OP memperhitungkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam menghitung penghasilan kena pajaknya.

Sedangkan WP OP pelaku UMK yang melaporkan pajaknya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 dikenai PPh Final sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto tanpa perhitungan PTKP.

Adapun kebijakan baru tersebut diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Undang-undang ini baru saja disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan.

“Kebijakan baru ini merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah untuk mendorong dan memberikan insentif kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Khususnya yang menjalankan UMK,” tutupnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers UU HPP, Kamis (7/10), mengungkapkan besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) bagi UMKM orang pribadi ditetapkan sebesar Rp500 juta per tahun. Artinya, UMKM dengan peredaran bruto per tahun di bawah batas tersebut tidak akan dikenakan PPh.

“Selama ini UMKM tidak ada batas tadi [PTKP], sehingga jika peredaran bruto Rp100 juta dia kena PPh final 0,5 persen. Kini, UMKM berlaku sampai Rp500 juta tidak kena pajak,” ujar Sri Mulyani.

Menurutnya, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UU HPP berpihak kepada UMKM. Diharapkan ketika UMKM dengan peredaran bruto di bawah Rp500 juta bebas PPh, bisnis mereka dapat lebih berkembang.

“Banyak yang peredaran brutonya di bawah Rp500 juta, tidak kena lagi [PPh] 0,5 persen,” ujar Sri Mulyani. (Can/Bisnis.com/Ant)

|Baca Juga: Aturan Pajak Diubah Besar-Besaran: PPN Naik Bertahap dan Penerapan Pajak Karbon

BAGIKAN