Pemerintah meluncurkan SiTaskin Pesisir di Batam. Program menggabungkan intervensi lintas kementerian bagi masyarakat pesisir.
BATAM (gokepri) — Pengentasan kemiskinan tak lagi hanya mengandalkan bantuan sosial. Pemerintah menguji coba model kolaborasi lintas kementerian di Batam. Apa yang berbeda?
Kolaborasi lintas kementerian menjadi strategi baru pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan di kawasan pesisir. Batam dipilih sebagai lokasi pertama peluncuran simbolis Program Sinergi Pengentasan Kemiskinan Terpadu Kawasan Pesisir (SiTaskin Pesisir) karena dinilai memiliki potensi menjadi model nasional pemberdayaan masyarakat pesisir.
Baca Juga: Batam Dinilai Terbaik Tekan Kemiskinan dan Stunting
Peluncuran berlangsung di Balai Pertemuan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sembulang, Galang, Selasa (7/7/2026). Hadir dalam kegiatan itu Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, serta Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Iwan Sumule.
Penunjukan Batam sebagai proyek percontohan mencerminkan upaya pemerintah mengintegrasikan program lintas sektor. Sasaran utamanya bukan sekadar menyalurkan bantuan sosial, melainkan memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
Amsakar mengatakan percepatan pengentasan kemiskinan membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
“Ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia sehingga kehadiran pemerintah benar-benar mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Amsakar.
Menurut Amsakar, Batam kini berpenduduk sekitar 1,4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 68.000 jiwa masih masuk kategori penduduk miskin.
Ia menyebut tingkat kemiskinan Batam turun dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen. Penurunan itu, menurut dia, tidak hanya ditopang bantuan sosial, tetapi juga program pemberdayaan ekonomi yang memberi peluang masyarakat meningkatkan pendapatan secara mandiri.
Pemerintah Kota Batam juga memperkuat dukungan bagi masyarakat pesisir melalui bantuan alat tangkap, kapal, bibit ikan, keramba, serta perlindungan sosial bagi nelayan.
“Kami ingin memastikan masyarakat pesisir tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh perlindungan,” kata Amsakar.
Ia menjelaskan seluruh nelayan di Batam telah difasilitasi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Langkah itu diharapkan memberi perlindungan terhadap risiko kerja sekaligus memperkuat kesejahteraan keluarga nelayan.
Amsakar berharap SiTaskin Pesisir memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun kawasan pesisir yang produktif. Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan masyarakat memperbaiki taraf hidup.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Program tersebut, menurut Didit, tidak berhenti pada pembangunan permukiman nelayan. Pemerintah juga mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi yang meningkatkan nilai tambah hasil perikanan melalui pengolahan produk.
Ia mencontohkan hasil tangkapan nelayan yang sebelumnya dijual dalam kondisi segar kini mulai diolah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi sehingga berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah. Program itu juga diarahkan mendukung peningkatan konsumsi protein masyarakat serta Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga pertengahan 2026, sekitar 100 Kampung Nelayan Merah Putih telah selesai dibangun sebagai proyek percontohan. Pengembangan berikutnya akan disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah setelah melalui asesmen, termasuk memastikan status lahan bebas dari persoalan hukum.
“Setiap daerah memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda. Karena itu, pengembangannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir,” ujar Didit.
Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule menegaskan pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja bersama lintas kementerian dan lembaga. Melalui SiTaskin Pesisir, setiap kementerian memberikan intervensi sesuai kewenangannya agar pendampingan kepada masyarakat berlangsung terpadu.
Menurut Iwan, Batam dipilih sebagai lokasi pertama peluncuran karena memiliki potensi menjadi model nasional pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih.
“Pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui kolaborasi sehingga target yang telah dicanangkan Presiden Prabowo dapat diwujudkan bersama,” ujar Iwan.
Baca Juga: Strategi Baru Kepri Tekan Angka Kemiskinan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
